Michael Hernandez
15 Desember 2018•Update: 16 Desember 2018
Michael Hernandez
WASHINGTON
Utusan PBB untuk Yaman mendesak Dewan Keamanan untuk membentuk "rezim pengawasan" untuk memastikan gencatan senjata di pelabuhan utama Yaman.
Martin Griffiths mengatakan kepada dewan bahwa mekanisme itu penting dan sangat dibutuhkan di Al Hudaydah.
"Atas instruksi Sekretaris Jenderal departemen terkait di New York dan di tempat lain, perencanaan telah berlangsung," kata dia, pada Jumat.
Menurut Griffiths, pihak-pihak yang berseteru telah sepakat dan meminta agar rencana itu diimplementasikan "sesegera mungkin".
"Mengizinkan peran PBB di pelabuhan adalah langkah pertama yang vital," kata dia lagi.
Pada Kamis, pemberontak Houthi Yaman dan pemerintah yang diakui secara internasional menyetujui gencatan senjata di tengah perundingan damai yang sedang berlangsung untuk mengakhiri konflik Yaman.
Perundingan yang dimediasi PBB dimulai di Stockholm, Swedia sejak 6 Desember. Tujuan perundingan itu adalah untuk mengakhiri konflik militer 4 tahun di Yaman.
Arab Saudi telah memimpin koalisi negara-negara untuk melawan Houthi sejak 2015, ketika Riyadh dan sekutu Sunni-Arabnya melancarkan kampanye udara besar-besaran di Yaman untuk mengalahkan Houthi.
Konflik berkepanjangan itu telah menghancurkan infrastruktur Yaman - termasuk fasilitas kesehatan dan sistem sanitasi - sehingga PBB menggambarkan situasi di sana sebagai salah satu bencana kemanusiaan terburuk di zaman modern.
*Betul Yuruk turut melaporkan dari PBB
