Wakil presiden Turki cerca undang-undang Israel yang baru

Fatih Hafiz Mehmet

ANKARA

Wakil presiden Turki pada Kamis mengecam undang-undang 'negara bangsa Yahudi' yang baru milik Israel.

Fuat Oktay mengatakan, parlemen Israel yang mengabaikan hak-hak dasar dan kebebasan, telah merongrong prinsip-prinsip hukum universal dengan menetapkan undang-undang terbarunya.

Lewat Twitter-nya, Fuat Oktay bercuit, "Undang-undang tersebut tidak dapat diterima oleh Republik Turki. Yerusalem adalah Ibu Kota Palestina dan akan terus menjadi ibu kotanya,"

Knesset Israel pada Kamis mengesahkan undang-undang yang menyatakan bahwa negara itu akan menjadi "negara bangsa Yahudi".

Undang-undang itu disetujui oleh 62 suara dalam sidang Knesset meskipun anggota parlemen Arab menyebut undang-undang tersebut sebagai "bentuk rasisme Israel terhadap minoritas Arab".

Menurut harian Israel Haaretz, undang-undang itu "secara resmi menyatakan Israel sebagai tanah air orang-orang Yahudi", dan "Yerusalem bersatu" adalah Ibu Kota Israel, dengan bahasa Ibrani sebagai bahasa resmi negara itu.

Namun, pasal yang paling kontroversial, yaitu "membuka jalan bagi terbentuknya komunitas Yahudi di Israel", telah dihapus sebelum pemungutan suara.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengelu-elukan undang-undang tersebut, menggambarkannya sebagai "momen yang menentukan bagi Zionisme dan Israel".

"122 tahun setelah [pemimpin Zionis Theodor] Herzl mengemukakan visinya, kita, dengan undang-undang ini, menentukan prinsip dasar dari keberadaan kita," kata dia.