Warga Iran skeptis tentang kesepakatan strategis dengan China

TEHERAN

Pada 27 Maret, Iran dan China menandatangani perjanjian kerja sama strategis selama 25 tahun, sebagai bagian dari inisiatif "Belt and Road" China.

Kesepakatan senilai USD400 miliar itu berlangsung sejak Januari 2016 ketika Presiden China Xi Jinping mengunjungi Teheran setelah penandatanganan perjanjian nuklir 2015 antara Iran dan negara kekuatan dunia.

Implementasi kesepakatan tetap menjadi masalah ketidakpastian, di tengah kritik terhadap kesepakatan Iran.

Meskipun isi perjanjian tidak dirilis kepada publik, beberapa orang mengklaim bahwa Iran akan meninggalkan Pulau Kish di selatan negara itu dan sumber daya alamnya ke Beijing.

Sementara beberapa lainnya menuduh China akan mendirikan pangkalan militer di Iran berdasarkan perjanjian tersebut.

Anadolu Agency bertanya kepada banyak orang Iran di luar Universitas Teheran tentang pandangan mereka tentang perjanjian tersebut.

"Saya tidak sepenuhnya mengetahui isi kesepakatan itu. Setiap orang Iran memiliki hak atas informasi tentang subjek ini. Mengapa orang China ingin datang dan tinggal di bagian negara kami?" ungkap Samire Guderzi.

“Isi perjanjian harus diungkapkan kepada publik. Keuntungan dan kerugian kami melalui perjanjian harus ditentukan. Itu hak kami untuk mempelajarinya," tambah Guderzi.

“China memiliki hukumnya sendiri dan kami harus memiliki hukum kami sendiri. Iran harus mengatakan bahwa mereka menghormati rakyatnya. Mengapa Anda mendengarkan kata-kata China daripada orang-orang yang berdiri di belakang Anda di setiap bidang?" ujar dia lagi.

Guderzi mengungkapkan bahwa ketika kedua negara menandatangani kesepakatan tersebut, pejabat Iran dan China menyepakati poin-poin yang melayani kepentingan kedua belah pihak.

"Yang penting masalah yang disepakati itu melayani kepentingan rakyat dan mengubah kehidupan ekonomi masyarakat secara positif," tukas Guderzi.

Seorang pemuda Iran, yang tak ingin disebutkan namanya, memberikan jawaban "Tidak" ketika ditanya apakah dia mempercayai kelanjutan kerja sama dengan China.

"Jika pemerintah tidak ingin ada yang tahu isi perjanjian yang ditandatangani, pasti ada tipuan," sebut dia.

"Di negara ini, opini publik tidak diperhitungkan dalam masalah apa pun, besar atau kecil. Ini dapat dipahami dari media sosial apa yang dipikirkan orang Iran. Jelas apa yang diinginkan rakyat dan negara," kata pemuda Iran itu.

"Negara berjalan dengan caranya sendiri dan tidak peduli dengan apa yang orang pikirkan. Seperti banyak orang Iran, saya tidak tahu atas dasar apa perjanjian ini dibuat. Saya tidak tahu apa yang mereka pertimbangkan."

Ditanya tentang masa depan perjanjian tersebut, pemuda Iran itu berkata, “Jika kita melihat perjanjian China dengan Kamboja yang dipublikasikan di media sosial, dapat dikatakan bahwa perkembangan yang baik tidak ada di balik kesepakatan ini. Orang-orang kami melihat bahwa pilihan dan keberatan mereka tidak berpengaruh. Pejabat negara mengambil langkah yang mereka inginkan."

Dia melanjutkan, “Saya memiliki pandangan positif baik dari negara-negara Timur maupun Barat. Kepentingan rakyat tidak dianggap penting di negara kami. Rakyat kami memikirkan negara mereka, tetapi negara tidak memikirkan rakyatnya."

"Tidak ada negara yang lebih baik bagi China selain Iran, yang berada di bawah sanksi namun kaya akan sumber daya. China telah menunjukkan sikapnya dalam perjanjian dengan negara lain," tambah dia.

Ketika ditanya tentang keuntungan Iran dari perjanjian tersebut, seorang wanita Iran, yang menolak disebutkan namanya, berkata "Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak bisa menjawabnya. Akan jauh lebih berharga jika Iran telah mencapai dengan caranya sendiri keuntungan yang sekarang akan dicapai dengan China."

Dia melanjutkan dengan mengatakan, "Saya tidak berpikir perjanjian dengan China akan menjadi kepentingan Iran. Mereka mengatakan pemerintah menjual daerah Teluk Fars, saya tidak tahu."

Ditanya apakah dia mempercayai Beijing, wanita Iran itu berkata "ini lebih dari saya tidak mempercayai otoritas kami sendiri, daripada China."

Sementara itu, Muhsin Ibrahimi, seorang pegawai pengadilan, menyatakan dukungannya terhadap kesepakatan itu, dengan mengatakan "kontak dengan dunia tidak boleh diputus, tetapi kesepakatan akhir harus diungkapkan kepada publik”.

“Jumlah dan cakupan kesepakatan harus diperjelas. Jika ini terjadi, opini yang tepat dapat diungkapkan. Saya mendukung kesepakatan itu,” sebut dia.