22 Agustus 2017•Update: 23 Agustus 2017
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Mimpi menuju konsolidasi pasar tunggal ASEAN Connectivity 2025 melalui logistik maritim masih terkendala. Kendala tersebut antara lain berasal dari internal negara ASEAN, termasuk Indonesia.
“Koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk memperkuat logistik maritim masih kurang,” ujar Wakil Koordinator Master Plan ASEAN Connectivity (MPAC) 2025 Raldi Hendro Koestor, Selasa, kepada Anadolu Agency.
Selama ini, ujar Raldi, pihak swasta selalu merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan penguatan sektor logistik laut.
“Meski faktanya mereka tidak datang meski sudah diundang,” katanya.
Masalah lainnya, arus muatan kapal tidak seimbang. Kapal terisi penuh ketika berangkat ke wilayah timur, namun kosong ketika kembali ke Barat.
“Itu membuat ongkos logistik kita tinggi,” katanya.
Meski begitu, banyak negara tertarik untuk masuk dan membantu mengurai permasalahan ini. Di antaranya Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.
Senada dengan Raldi, ekonom dari The Habibie Center, Zamroni Zalim, juga menilai peran swasta di Indonesia untuk membantu pemerataan distribusi logistik maritim masih rendah.
“Di Singapura dan Malaysia pemerintah berperan sebagai regulator dan swasta banyak berperan sebagai operator. Di Indonesia, peran pemerintah dan BUMN masih terlalu dominan,” ujarnya.
Selain itu, antarnegara ASEAN masih memiliki perbedaan regulasi dan pemahaman terkait distribusi logistik maritim.
Berdasarkan data Sekretariat ASEAN, total perdagangan antarnegara ASEAN masih lebih kecil dibandingkan perdagangan negara ASEAN dengan non ASEAN. Tahun 2015 misalnya, total perdagangan antarnegara ASEAN sebesar USD 543,75 miliar, jauh di bawah perdagangan dengan negara selain ASEAN sebesar USD 1,72 triliun.
Rekor perdagangan antarnegara ASEAN terbesar terjadi di tahun 2013 dengan total USD 608,5 miliar. Namun, angka perdagangan negara ASEAN dengan non ASEAN mencapai USD 1,9 triliun.
“Ketimpangan ini terjadi karena ketidakseimbangan pembangunan logistik laut di ASEAN selain juga ketidakseimbangan distribusi barang dan jasa yang saat ini cenderung terpusat di Singapura dan tidak merata ke negara ASEAN lainnya,” katanya.
