DPR minta Pemerintah waspadai kondisi global tahun depan

Muhammad Latief

JAKARTA

Para wakil rakyat meminta pemerintah lebih bekerja keras lagi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menghadapi ketidakpastian global tahun depan, Kamis.

Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sukirman mengatakan, pemerintah harus mengkaji ulang asumsi-asumsi ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal dalam RAPBN 2019 karena ketidakpastian global. Misalnya The Federal Fund Rate yang akan berubah tiga kali dalam setahun dan yield treasury bond.

“Kami minta pemerintah mengantisipasi kondisi ke depan, karena akan banyak masalah global pada tahun depan,” ujar Sukiman saat membacakan pandangan fraksi PAN atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN 2019 yang disampaikan pemerintah di Jakarta.

Namun, pemerintah juga tidak boleh melepaskan perhatian dari sektor riil, karena pertumbuhan ekonomi yang ada selama ini belum mendorong daya beli masyarakat.

“Pembangunan nasional bukan saja BUMN. Tapi juga swasta, agar tenaga kerja dipertahankan,” lanjut dia.

Sebelumnya pemerintah menyampaikan asumsi-asumsi dasar ekonomi makro nasional dalam RAPBN 2019, seperti, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,4 hingga 5,8 persen, inflasi 2,5 hingga 4,5 persen, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan 4,6 hingga 5,2 persen dan nilai tukar rupiah pada kisaran Rp13.700-Rp14.000 per dolar AS.

Sedangkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok pada angka USD60 hingga 70 per barel dengan lifting minyak sebanyak 722.000 hingga 805.000 barel per hari. Sedangkan lifting gas sebanyak 1,21 juta hıngga 1,3 juta barel setara minyak per hari.

Rasio perpajakan disasar pada angka 11,4 hingga 11,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan defisit dalam RAPBN 2019 ditargetkan berada di 1,6 hingga 1,9 persen dari PDB.

Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Fathan mengatakan asumsi pertumbuhan ekonomi tidak jauh beda dengan tahun lalu. Batas bawah pertumbuhan ekonomi tersebut menandakan pemerintah sulit mencapai target-target pembangunan pada tahun ini.

“Asumsi ini memperlihatkan pemerintah belum percaya diri bisa menggerakkan perekonomian,” ujar dia.

Fraksinya, memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan berkisar pada 5,3 persen hingga 5,5 persen tahun depan. Catatannya, pemerintah bisa konsisten mengeluarkan kebijakan yang membuat iklim investasi dan daya beli masyarakat naik.

PKB memberi catatan, tentang target laju ekspor yang lebih rendah daripada laju impor. Hal ini, menurut dia, harus dikoreksi karena hanya akan membuat defisit neraca perdagangan yang sudah berlangsung sejak 2012.