Forum G20 bahas tantangan tenaga kerja dan infrastruktur

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaui keterangan resminya, Jumat, mengatakan bahwa dalam forum G20 yang berlangsung di Buenos Aires, Argentina pada 19-20 Maret membahas isu mengenai masa depan ketenagakerjaan di era digital dan pembangunan infrastruktur.

Terkait ketenagakerjaan, Indonesia menurut Menteri Sri, mendukung agenda tersebut. “Para negara perlu mengingat pentingnya proses formulasi kebijakan yang tepat tanpa menimbulkan disrupsi di pasar tenaga kerja serta menjaga agar manfaat perubahan teknologi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” ungkap Menteri Sri.

Terkait dengan isu tersebut, Menteri Sri berpandangan bahwa perkembangan yang sangat cepat dalam perubahan teknologi dan transformasi lapangan kerja merupakan tantangan yang harus dihadapi saat ini.

Sulitnya memprediksi secara akurat arah perkembangan teknologi dan ekonomi digital terhadap pertumbuhan dan produktivitas, menurut dia, mendorong pengambil kebijakan memiliki pandangan netral dalam proses penyusunan kebijakan.

“Para pengambil kebijakan memandang perubahan teknologi sebagai kesempatan untuk memacu pertumbuhan pada masa mendatang,” lanjut Menteri Sri.

Selain itu, forum G20 juga mengusung agenda infrastruktur sebagai prioritas tahun ini. Infrastruktur dipandang sebagai salah satu cara untuk memacu pertumbuhan.

Namun, Menteri Sri mengatakan dalam forum tersebut bahwa masih ada kesenjangan antara pembiayaan terhadap kebutuhan infrastruktur yang diperlukan. Sehingga peran investor swasta menjadi penting untuk menutup kesenjangan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, forum G20 mengusulkan proyek infrastruktur perlu dijadikan sebagai asset class.

Untuk mencapai ambisi tersebut, menurut dia, G20 akan memberikan arahan terkait standardisasi kontrak, termasuk dokumen-dokumen yang diperlukan, persiapan proyek, dan mengatasi kesenjangan data.

Menteri Sri mendukung agenda ini karena sejalan dengan program nasional untuk mendorong percepatan infrastruktur dengan pembiayaan besar.

Dia juga berharap agar Forum G20 dapat menghasilkan petunjuk bagi Indonesia dalam menjadikan infrastruktur sebagai asset class, sehingga menumbuhkan peran besar investor swasta dalam program infrastruktur nasional.

Selain mendiskusikan dua agenda prioritas di atas, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 juga berdiskusi mengenai isu perekonomian global.

Dalam diskusi mengenai perekonomian global, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menggarisbawahi perlunya mitigasi kebijakan dalam menghadapi risiko global, antara lain financial vulnerabilities dan inward looking policies.

Menteri Sri berpandangan, risiko financial vulnerabilities yang disebabkan oleh normalisasi kebijakan moneter sudah mulai dimengerti oleh pasar saat ini.

“Namun, munculnya inward looking policies berpotensi menimbulkan disrupsi terhadap pertumbuhan serta memperbesar risiko kerentanan keuangan yang ada,” jelas mantan Managing Director World Bank tersebut.

Oleh karena itu, Menteri Sri menekankan perlu usaha bersama dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global, termasuk jaring pengaman dalam lingkup regional, bilateral, maupun domestik.

“Selain itu juga perlu mencari alternatif sumber pertumbuhan baru dan selalu menjaga proses komunikasi kebijakan secara transparan dan jelas untuk menghindari spillover negatif ke negara-negara lain,” tegas dia.