IMF proyeksikan ekonomi Eropa melambat akibat guncangan energi

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Eropa akan melambat disertai kenaikan inflasi pada 2026 akibat guncangan energi yang dipicu konflik di Timur Tengah.

Direktur Departemen Eropa IMF Alfred Kammer mengatakan kawasan tersebut menghadapi tantangan ekonomi baru yang memerlukan kebijakan makroekonomi yang kuat serta reformasi struktural.

Ia menyebut Uni Eropa diperkirakan hanya mencatat pertumbuhan sebesar 1,3 persen pada tahun ini.

IMF memperingatkan bahwa skenario yang lebih berat, seperti gangguan pasokan yang berkepanjangan dan pengetatan kondisi keuangan, dapat mendorong inflasi mendekati 5 persen dan membawa ekonomi Uni Eropa ke ambang resesi.

Untuk 2026, IMF memproyeksikan inflasi di kawasan euro mencapai 2,6 persen, lebih tinggi dibandingkan 2,1 persen pada 2025.

Sementara itu, inflasi diperkirakan mencapai 2,2 persen di negara-negara Nordik, 10,8 persen di negara-negara berkembang Eropa, 4,4 persen secara global, dan 2,8 persen di negara maju.

Rencana kenaikan suku bunga ECB

Laporan tersebut juga menyoroti bahwa kebijakan dukungan energi yang tidak tepat sasaran cenderung lebih menguntungkan kelompok berpenghasilan tinggi.

Pemerintah di Eropa sebelumnya mengalokasikan rata-rata 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk paket bantuan energi selama krisis energi 2022.

IMF menyarankan pembuat kebijakan untuk menghindari pembatasan harga secara luas dan beralih pada bantuan yang lebih terarah serta bersifat sementara.

Lembaga tersebut juga menekankan pentingnya bank sentral menjaga fokus ketat dalam mengendalikan ekspektasi inflasi.

Dalam laporan itu disebutkan Bank Sentral Eropa (ECB) berencana menaikkan suku bunga kebijakan secara kumulatif sebesar 50 basis poin hingga akhir tahun ini.

Kammer menegaskan bahwa negara dengan tingkat utang tinggi memiliki ruang fiskal terbatas untuk memperlebar defisit, sehingga perlu mengimbangi setiap kebijakan terkait energi.

Sementara itu, inflasi di Turkiye yang dinilai relatif lebih sedikit terdampak konflik diperkirakan turun menjadi 28,6 persen pada tahun yang sama.