Indonesia kehilangan potensi pajak USD11 miliar dari ekspor

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Lembaga penelitian Perkumpulan Prakarsa mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak hingga USD11,1 miliar akibat dari aliran dana gelap ekspor sejak tahun 1989 hingga 2017.

Peneliti Perkumpulan Prakarsa Widya Kartika mengatakan potensi terbesar hilangnya penerimaan berasal dari batu bara dengan jumlah USD5,32 miliar.

Dia menjelaskan kehilangan potensi penerimaan pajak tersebut akibat dari adanya aliran dana gelap yang masuk dan keluar yang terjadi pada praktik over invoicing dan under invoicing pada ekspor enam komoditas unggulan Indonesia.

“Keenam komoditas tersebut antara lain batu bara, minyak sawit, tembaga, karet, kopi, dan udang-udangan,” jelas dia dalam diskusi di Jakarta, Kamis.

Widya menjelaskan aliran uang gelap pada ekspor enam komoditas tersebut mencapai USD142,07 miliar pada kurun waktu tersebut.

Dia menguraikan dari jumlah tersebut, sebanyak USD101,49 miliar merupakan aliran keuangan gelap yang masuk ke Indonesia dengan cara over invoicing.

Sementara aliran keuangan gelap yang keluar dari Indonesia dengan cara under invoicing mencapai USD40,58 miliar.

“Aliran keuangan gelap yang keluar paling banyak bersumber dari komoditas batu bara dengan jumlah USD19,64 miliar pada kurun waktu tersebut,” lanjut Widya.

Widya menambahkan untuk aliran keuangan gelap yang masuk paling besar berasal dari komoditas minyak sawit dengan nilai mencapai USD40,47 miliar.

“Dari tahun ke tahun, secara nominal potensi kehilangan penerimaan pajak akibat ekspor under invoicing enam komoditas unggulan semakin besar,” urai dia.

Dia mengatakan meskipun secara nominal potensi kehilangan penerimaan pajak semakin besar, tetapi jika dibandingkan dengan nilai ekspor enam komoditas, persentasenya menurun sejak 2005.

Widya mengungkapkan secara rata-rata potensi kehilangan penerimaan negara akibat praktik under invoicing pada ekspor enam komoditas unggulan sebesar 3,27 persen per tahun.

“Potensi kehilangan pendapatan terbesar terjadi pada tahun 2001 dan 2007 dengan total mencapai USD900 juta,” jelas Widya.