Indonesia siapkan stimulus kedua terkait penyebaran virus korona

JAKARTA

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan pemerintah sedang mengatur pemberian stimulus tahap kedua untuk memudahkan lalu lintas barang.

Sebelumnya pada stimulus pertama, pemerintah mengatur tentang lalu lintas orang akibat penyebaran virus korona.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan dalam beberapa ini sudah ada pembahasan bersama Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Presiden untuk merumuskan berbagai rencana kebijakan dalam rangka mengantisipasi penangangan virus korona yang sudah masuk ke Indonesia.

Dia mengatakan fokus stimulus kedua pada kelancaran lalu lintas barang karena semenjak penyebaran virus korona pada tanggal 20-30 Januari lalu, saat ini sudah waktunya untuk memikirkan kelancaran pasokan bahan baku untuk industri dan ekspor.

“Akan ada empat kebijakan terkait stimulus kedua untuk mendorong kelancaran arus barang ekspor dan impor,” jelas Susiwijono dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan stimulus kebijakan pertama adalah untuk menyederhanakan aturan larangan pembatasan atau tata niaga terkait ekspor, mulai dari aturan sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk produk kayu, sertifikat kesehatan, dan keterangan asal barang.

“Intinya, seluruh aturan tata niaga ekspor diminta disederhanakan, dan kalau [aturannya] tidak perlu, [bisa] dihapuskan. Siang ini jajaran Kemendag dan kementerian/lembaga lain membahas simulasinya,” jelas Susiwijono.

Kemudian kebijakan kedua adalah dengan mengurangi larangan pembatasan tata niaga terhadap impor, terutama impor bahan baku.

“Jadi, impor bahan baku ini supaya tidak terkendala di dalam proses impornya, larangan pembatan impornya kita kurangi, dan sebisa mungkin kita hapuskan,” lanjut dia.

Selanjutnya kebijakan ketiga adalah percepatan proses impor untuk 500 importir yang bereputasi baik melalui pengurangan hambatan ataupun aturan sehingga bisa mempercepat impor.

“Bu Menkeu [Sri Mulyani] sudah menyampaikan ke Mendag [Agus Suparmanto] ada 500 reputable trader,” tambah Susiwijono.

Susiwijono menambahkan kebijakan keempat adalah mengurangi biaya logistik dengan melakukan efisiensi dalam proses logistik dengan cara mendorong ekosistem logistik nasional, melalui pengintegrasian Indonesia National Single Window (INSW).

“Kebijakan ini akan ditindaklanjuti dan dikonkritkan. Kalau sudah disepakati, akan dilaporkan kepada media,” jelas dia.