Indonesia tunjuk kembali Conocophillips jadi operator Blok Corridor

Muhammad Latief

JAKARTA

Indonesia memberikan hak pengelolaan Blok Corridor pada tiga pemegang partisipasi interes yang menggarap blok ini sebelumnya yaitu ConocoPhillips (Grissik) Ltd sebagai operator, Talisman Corridor Ltd. (Repsol) dan PT Pertamina Hulu Energi Corridor.

“Pemerintah menyetujui perpanjangan kontrak Conocophillips, Repsol dan Pertamina di WK Corridor yang akan berakhir 19 Desember 2023,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam siaran persnya, Selasa.

Persetujuan perpanjangan ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bonusnya, komitmen eksplorasinya, karena itu diberikan perpanjangan kontrak selama 20 tahun hingga 2043, tambah dia.

Pemegang partisipasi interes terbesar adalah ConocoPhillips sebesar 46 persen dan menjadi operator blok tersebut. Kemudian Pertamina Hulu Energi Corridor sebesar 30 persen dan terakhir Repsol mendapat jatah 24 persen.

Selain itu ada juga PI 10 persen yang akan ditawarkan pada Badan Usaha Milik Daerah.

Kontrak ini menggunakan skema gross split, ujar Menteri Jonan.

Perkiraan nilai investasi dari pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti (KKP) lima tahun pertama sebesar USD250.000.000 dan Bonus Tanda Tangan sebesar USD250.000.000.

ConocoPhillips hanya sampai 2026

Menurut Menteri Jonan, ketiga perusahan itu menyepakati bahwa ConocoPhillips akan menjadi operator selama tiga tahun berikutnya setelah 19 Desember 2023.

"Setelah itu memasuki masa transisi. Conocophillips akan menyerahkan kepada Pertamina untuk menjadi operator,” ujar dia.

President & General Manager ConocoPhillips Indonesia Bij Agarwal mengatakan setidaknya dibutuhkan tiga tahun untuk masa transisi dan memastikan keberlangsungan blok ini ketika kontrak baru berlaku.

Jika Pertamina telah siap menjadi operator akan ditentukan kapan alih kelola dilakukan.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan masa transisi operator bisa menjadi skema untuk mengurangi risiko terhadap keberlangsungan produksi Blok Corridor.

Menurut dia, pengalihan pengelolaan blok ini akan sama dengan yang dilakukan pada blok terminasi lain.

Skema transisi ini lebih baik, karena bisa menghindari risiko operasi dan produksi, ujar Nicke.

Pekerja Pertamina kecewa

Di sisi lain, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) meminta pemerintah memberikan hak pengelolaan blok Corridor pada Pertamina 100 persen.

“Pemerintah sudah memberikan hak istimewa kepada Pertamina untuk menjadi operator blok migas yang akan berakhir kontrak kerja samanya,” ujar Presiden FSPPB Arie Gumilar dalam siaran persnya, Selasa.

Menurut Arie Pertamina terbukti dan berpengalaman mengelola blok di onshore maupun offshore hasil alih kelola, bahkan mampu meningkatkan produksi migas di blok-blok tersebut.

Keputusan ini juga akan menyandera Pertamina dalam pengelolaan Blok Rokan karena ketergantungan supply gas dari Blok Corridor.

“Supply gas tersebut amat vital dalam operasional Blok Rokan dan Kilang Dumai,” ujar dia.

Blok Corridor menyumbang sekitar 17 persen dari total produksi gas di Indonesia.

Hingga April 2019, produksi gas Lapangan Grissik, Blok Corridor, mencapai 1.028 mmscfd (1 BCF per hari). Sedangkan lifting gas sebesar 834 mmscfd.

“Kami minta agar pemerintah membatalkan keputusan perpanjangan dan memberikan 
100 persen hak pengelolaannya kepada Pertamina,” ujar dia.

Serikat pekerja ini mengancam akan melakukan “perenungan kreatif”, kata lain dari pemogokan yaitu seluruh pekerja Pertamina secara serentak akan meninggalkan pekerjaannya selama beberapa jam.

“Kami akan merenung apa yang salah dengan pekerja, sehingga pemerintah lebih pro kepada perusahaan migas asing,” ujar dia.