Jepang kucurkan 8,309 miliar yen untuk pendidikan Indonesia

JAKARTA (AA) --Pemerintah Jepang mengucurkan pinjaman dana 8,309 milyar yen untuk membenahi fasilitas pendidikan di Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta.

Wakil Duta Besar Jepang Kozo Honsei pada Senin mengatakan pinjaman tersebut bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta mendorong riset dan pengembangan produk riset untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Dengan dana itu akan dikembangkan universitas skala dunia dengan spirit sosio kewirausahaan di UGM,” kata Honsei.

UGM dipilih karena menjadi universitas yang menghasilkan tokoh politik dan ekonomi, termasuk Presiden Joko Widodo.

Implementasi dari proyek ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan fungsi universitas, tetapi juga menguatkan kolaborasi dunia usaha, universitas, dan masyarakat setempat.

Selanjutnya, pinjaman ini diharapkan dapat mengembangkan perekonomian dan industri daerah serta membangun jaringan antara UGM dan universitas di Jepang.

Honsei menjelaskan pinjaman ini menggunakan persyaratan pengadaan yang tidak mengikat sehingga pemerintah Indonesia bisa menggunakan jasa pembangunan dan pengembangan dari luar Jepang.

Pinjaman untuk pendidikan itu termasuk bantuan Jepang untuk Indonesia sebesar total lebih dari 127 milyar yen. Mayoritas dari total bantuan akan digunakan untuk pembangunan pelabuhan Patimban, Subang Jawa Barat.

JAKARTA (AA) --Pemerintah Jepang mengucurkan pinjaman dana 8,309 milyar yen untuk membenahi fasilitas pendidikan di Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta.

“Dengan dana itu akan dikembangkan universitas skala dunia dengan spirit sosio kewirausahaan di UGM,” kata Honsei.

UGM dipilih karena menjadi universitas yang menghasilkan tokoh politik dan ekonomi, termasuk Presiden Joko Widodo.

Implementasi dari proyek ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan fungsi universitas, tetapi juga menguatkan kolaborasi dunia usaha, universitas, dan masyarakat setempat.

Selanjutnya, pinjaman ini diharapkan dapat mengembangkan perekonomian dan industri daerah serta membangun jaringan antara UGM dan universitas di Jepang.

Honsei menjelaskan pinjaman ini menggunakan persyaratan pengadaan yang tidak mengikat sehingga pemerintah Indonesia bisa menggunakan jasa pembangunan dan pengembangan dari luar Jepang.