Masih tertinggal, pemerintah genjot pembangunan infrastruktur

Muhammad Latief

JAKARTA

Infrastruktur di Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara lain, karena itu, pemerintah kini terkesan jor-joran membangun berbagai proyek untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Direktur Jenderal Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menyontohkan, rata-rata waktu tempuh jarak 100 kilometer (km) di Indonesia itu selama 2,6 jam.

Padahal, di Tiongkok, jarak yang sama ditempuh dalam waktu 1,2 jam, sedangkan di Malaysia, tetangga terdekat, jarak sejauh itu bisa ditempuh dalam waktu 1,1 jam.

Kondisi ini, menurut Robert menjadikan biaya logistik menjadi besar, karena boros bahan bakar dan pada akhirnya memicu tingginya harga jual.

“Kalau harga jual tinggi, inflasi jadi tinggi dan purchasing power masyarakat rendah,” ujarnya.

Dibiayai tiga pendanaan

Pembangunan infrastruktur, menurut Robert dibiayai tiga sumber pendanaan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kalangan swasta.

Dana dari APBN, menurut Robert terus meningkat dari tahun ke tahun hingga rata-rata 18,5-19 persen dari total belanja pemerintah atau sekitar Rp388-390 triliun. Dana tersebut dikeluarkan oleh kementerian/lembaga terkait, sebagian besar di kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selain itu, ada dana transfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana desa yang besarnya hampir separuh dari APBN atau sekitar Rp700 triliun, yang berisi paket-paket pekerjaan pembangunan infrastruktur.

Dalam ketentuan tentang DAU, sebanyak 25 persennya harus dialokasikan untuk infrastruktur. Sementara DAK sepenuhnya diperuntukan untuk infrastruktur. Di dalam dana desa yang besarnya sekitar Rp60 triliun juga ada bagian yang diperuntukan untuk infrastruktur.

Pendanaan dari BUMN biasanya untuk bidang-bidang khusus, seperti listrik dan jalan tol namun disertai dengan penyertaan modal pemerintah.

Jika tidak ada anggaran, pemerintah tetap bisa membangun infrastruktur dengan skema kerjasama dengan swasta (public private partnership), biasanya untuk proyek-proyek yang menarik, seperti air minum atau jalan tol.

“Yang penting masyarakat bisa menikmati,” ujarnya.