Iqbal Musyaffa
29 November 2017•Update: 29 November 2017
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Pemerintah mendorong peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan sekaligus menghemat pembiayaan pemerintah yang terbatas.
Peran serta swasta didorong melalui mekanisme kerja sama pemerintah-badan usaha (KPBU)
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini pemerintah sedang membangun 35 ruas jalan tol dengan nilai proyek mencapai Rp300 triliun.
Oleh karena itu, peran swasta diperlukan karena anggaran kementerian PUPR pertahunnya hanya di kisaran Rp100 triliun.
Melalui mekanisme KPBU, pemerintah hanya mengalokasikan sekitar 17 persen dari total nilai proyek tersebut melalui berbagai skema pembiayaan seperti viability gap fund ataupun available payment.
“Kami mengelola dana dari APBN dan juga investasi untuk berbagai proyek,” jelas Basuki, Rabu.
Basuki menegaskan pembangunan infrastruktur bagi Indonesia saat ini merupakan keharusan dan bukan untuk kemewahan guna mengejar ketertinggalan dari negara lain.
Oleh karena itu, bila hanya mengandalkan dana dari APBN saja, maka waktu yang dibutuhkan untuk membangun akan jauh lebih lama.
Mengingat besarnya dorongan pemerintah dan minat swasta untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek infrastruktur, Basuki mengaku saat ini sedang mempersiapkan pembentukan satu direktorat baru di kementeriannya, yaitu Ditjen Pembiayaan Infrastruktur.
Selain proyek tol, Basuki mengungkapkan proyek pemeliharaan jalan lintas timur Sumatera serta pembangunan jalan perbatasan Papua juga sedang diupayakan untuk dibangun menggunakan mekanisme KPBU.
