İqbal Musyaffa
31 Januari 2019•Update: 31 Januari 2019
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Pemerintah menyatakan bahwa fleksibilitas rupiah adalah hal wajar dan merupakan bagian dari ketahanan ekonomi Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan fleksibilitas itu justru menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menyerap guncangan ekonomi melalui penyesuaian nilai tukar.
“Negara yang tidak mengalami perubahan nilai tukar justru guncangannya pura-pura diredam tapi bisa menimbulkan breakdown terhadap perekonomian secara keseluruhan,” urai dia dalam diskusi di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, Indonesia memiliki pengalaman tersebut pada tahun 1997-1998 saat nilai tukar rupiah dipatok yang kemudian menimbulkan gangguan dalam perekonomian.
Menteri Sri melanjutkan depresiasi yang terjadi terhadap rupiah pada 2018 bukan merupakan tanda dari lemahnya perekonomian, karena depresiasi rupiah masih relatif moderat bila dibandingkan negara-negara lainnya.
Dia mengungkap depresiasi rupiah tahun lalu sebesar 6,9 persen, lebih baik dari Afrika Selatan sebesar 15,9 persen, Brasil 17,1 persen, Rusia 21 persen, Turki 39,3 persen, dan Argentina 102,3 persen.
“Bank Indonesia juga sudah merespons dengan menaikkan suku bunga sebanyak 6 kali sebesar 175 basis poin,” lanjut Menteri Sri.
Menurut Menteri Sri, selama pemerintah mampu menjaga fleksibilitas sehingga tidak menjadi volatilitas yang terlalu ekstrem, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
“Kemampuan Indonesia menjaga dinamika ekonomi dalam negeri diakui semua rating agency internasional,” aku Menteri Sri.
Dia menambahkan pemerintah juga tetap menjaga stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan yang terlihat dari terjaganya laju inflasi di angka 3,13 persen karena stabilnya harga makanan yang bergejolak serta terjaganya harga yang ditetapkan pemerintah. Inflasi inti juga masih terjaga baik.
“Kita tidak hanya melihat pada kebijakan secara langsung, tetapi juga APBN yang kuat serta upaya memperbesar pasar dan menjaga tingkat konsumsi tetap baik,” lanjut dia.
