Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Guna meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dan mendorong penerimaan negara, Indonesia menerapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) pada Juli 2016 hingga Maret 2017 lalu.
Dari kebijakan tersebut menghasilkan surat pernyataan harta yang dilaporkan wajib pajak mencapai Rp4.855 triliun yang terdiri dari deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp3.676 triliun, deklarasi harta luar negeri Rp1.031 triliun serta penarikan dana dari luar negeri (repatriasi) sebesar Rp147 triliun.
Kini setelah dua tahun berselang pelaksanaan tax amnesty, mencuat wacana dan permintaan dari pengusahan yang dicetuskan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani agar pemerintah kembali melakukan tax amnesty jilid II.
“Sekarang pengusaha sudah yakin dan melihat asas manfaat dari tax amnesty sehingga akan berpartisipasi pada tax amnesty jilid II,” ujar Rosan.
Rosan beralasan banyak pengusaha menyesal tidak mengikuti tax amnesty dua tahun lalu karena masih ragu-ragu.
Harapan ini jelas menimbulkan pro dan kontra. Banyak pihak tidak sependapat dengan wacana ini karena tax amnesty hanya berlaku satu kali seumur hidup bagi seorang wajib pajak.
Namun melihat seretnya penerimaan negara tahun ini, akibat penurunan permintaan komoditas di pasar global gara-gara perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China, tax amnesty jilid II bisa diterapkan.
Pengusaha sendiri menyadari tax amnesty jilid II, jika ada, mengandung masalah.
Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyapratama mengatakan tidak lazim apabila tax amnesty dilakukan berkali-kali dalam waktu yang berdekatan.
Meski begitu, dia menyampaikan bahwa sah saja apabila ada pengusaha yang menghendaki adanya tax amnesty jilid II karena pada awalnya kurang percaya ataupun tidak peduli dengan adanya tax amnesty.
Dalam diskusi Tax Amnesty Jilid II di Jakarta, Rabu, Siddhi mengatakan seandainya sudah ada tax amnesty jilid II, nanti akan ada permintaah untuk jilid III dan seterusnya.
Akibatnya wajib pajak yang sudah ada di dalam basis data dan sudah mulai patuh, akan tergoda dengan adanya pengampunan pajak bagi wajib pajak yang tidak patuh.
Siddhi mengatakan ada aalternatif kebijakan lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak selain tax amnesty.
“Pemerintah punya program voluntary discloser untuk pengungkapan aset secara suka rela kalau belum dilakukan pemeriksaan. Ini bisa dilihat perkembangannya seperti apa,” kata Siddhi.
Siddhi mengatakan yang terpenting adalah pemerintah menerapkan kemudahan dalam administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
“Jangan khianati kepercayaan wajib pajak yang mengikuti tax amnesty dengan memberikan pengampunan kembali kepada yang tidak patuh karena bisa menimbulkan ketidakadilan,” tegas Siddhi.
Dia menekankan pemerintah harus bisa menciptakan perlakuan yang setara kepada seluruh wajib pajak. Jangan sampai wajib pajak yang sudah patuh merasa dikejar-kejar sementara yang tidak patuh masih bebas.
“Ini yang terjadi sekarang terjadi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi,” imbuh dia.
Perubahan perilaku wajib pajak
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan pemerintah harus berhati-hati dengan munculnya perubahan perilaku dari para wajib pajak apabila kembali menerapkan tax amnesty jilidi II.
“Tax amnesty jilid II merupakan insentif dan pengampunan pada yang tidak patuh. Bagaimana dengan yang sudah ikut tax amnesty sebelumnya dan berusaha untuk patuh?” tanya Piter.
Piter menambahkan para wajib pajak yang awalnya sudah patuh dalam pembayaran pajak setelah adanya tax amnesty lalu, akan merasa percuma sehingga kembali menjadi tidak patuh dengan harapan akan kembali ada tax amnesty selanjutnya.
“Secara teori, tax amnesty merupakan kesempatan pengampunan pajak sekali seumur hidup sehingga tidak memberikan kesempatan adanya perubahan perilaku wajib pajak,” imbuh Piter.
Dia menambahkan tax amnesty jilid II juga tidak menjamin kebutuhan anggaran pemerintah akan terpenuhi bila berkaca pada hasil dari tax amnesty pada 2016-2017 silam.
“Saya terlibat dalam persiapan tax amnesty lalu di Bank Indonesia dengan persiapan yang komprehensif karena memang dibuat sekali seumur hidup,” ujar Piter.
Lebih lanjut, dia mengatakan apabila kembali diberikan, harapan akan ada pengampunan pajak, maka wajib pajak akan cenderung tidak patuh, padahal tujuan dari tax amnesty adalah meningkatkan kepatuhan pajak, bukan untuk menambal anggaran.
Menurut Piter, pemerintah bisa melakukan pelonggaran likuiditas dan pelonggaran pajak di tengah perlambatan ekonomi global untuk memacu investasi dan konsumsi sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi dan penerimaan pajak menjadi lebih besar, bukan dengan tax amnesty.
Piter mengatakan surat pernyataan harta yang dilaporkan wajib pajak yang mencapai Rp4.855 triliun pada tax amnesty 2016-2017 lalu masih sangat kecil, tidak sampai 5 persen dari potensi penerimaan dari wajib pajak yang tidak patuh.
“Berdasarkan pengakuan yang kita dapat, pemerintah saat ini sudah tahu nama dan alamat jelas wajib pajak yang tidak patuh. Tinggal ditindaklanjuti saja sehingga tidak perlu ada tax amnesty jilid II,” ungkap Piter.
Dia mengatakan penindaklanjutan data-data perpajakan yang sudah dimiliki pemerintah jauh lebih mudah daripada harus menerapkan kembali tax amnesty yang bisa menyakiti banyak pihak dan mengubah perilaku.
Terlebih lagi saat ini sudah masuk ke era keterbukaan data perpajakan melalui Automatic Exchage of Information (AEOI), adanya perbaikan sistem IT perpajakan, dan reformasi Ditjen Pajak sehingga tax amnesty tidak lagi diperlukan.
“Kalau tax amnesty diberikan berulang, basis pajak bisa meluas, tetapi kepatuhan akan berkurang,” lanjut Piter.
Meski begitu, dia mengakui tidak mudah pula menindak para wajib pajak yang tidak patuh karena mereka bukan orang biasa, sehingga memerlukan pendekatan khusus sehingga eksekusinya tidak mudah.
Insentif atas ketidakpatuhan pajak
Managing Partner Danny Darussalam Tax Centre (DDTC) Darussalam mengatakan banyak negara tergoda untuk mendapatkan tujuan jangka pendek berupa peningkatan penerimaan negara melalui tax amnesty berkali-kali.
Dia mengatakan banyak contoh negara yang menerapkan tax amnesty lebih dari sekali seperti Amerika Serikat pada periode 2002-2011 sudah melakukan tax amnesty sebanyak 111 kali di 45 negara bagian.
Kemudian Italia sejak abad 20 sampai saat ini sudah melakukan 59 kali tax amnesty dengan 3 kali tax amnesty terkait repatriasi aset di luar negeri.
“Ini kebijakan negara, jadi perlu ada justifikasi yang kuat untuk kembali melakukan tax amnesty dengan komparasi tax amnesty sebelumnya,” jelas Darussalam.
Menurut dia, penerapan tax amnesty bisa menjadi contoh dengan meningkatnya penerimaan negara secara signifikan pada tax amnesty pertama, namun pada penerapan jilid berikutnya penerimaan menurun drastis.
“Kalau tax amnesty jilid II diberlakukan, maka itu merupakan insentif atas ketidakpatuhan pembayaran pajak,” tegas Darussalam.
Menurut dia, penerapan tax amnesty sebelumnya memiliki tiga tujuan. Pertama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset yang ada di luar negeri agar masuk ke Indonesia.
Tujuan kedua adalah untuk memperluas basis pajak dan menyambut era AEOI, dan tujuan ketiga merupakan tujuan jangka pendek menambah penerimaan negara.
“Kalau memang mau ada tax amnesty jilid II, perlu ada argumentasi kuat seperti pada jilid pertama,” imbuh dia.
Darussalam menambahkan hanya dua dari tiga tujuan tax amnesty yang masih relevan apabila ingin kembali diterapkan, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara.
“Tapi kalau tujuannya memperluas basis data pajak, sudah tidak relevan karena data sekarang sudah ada di tangan otoritas pajak,” lanjut Darussalam.
Data wajib sudah di tangan
Dia menambahkan pernyataan Ketua Umum Kadin bahwa ada pengusaha yang menyesal tidak ikut tax amnesty karena pengusaha sudah mengetahui bahwa informasi perpajakan saat ini sudah ada di Ditjen Pajak.
“Sehingga tidak ada pilihan lagi selain berharap adanya kembali tax amnesty,” kata dia.
Darussalam menjelaskan ada empat klasifikasi wajib pajak. Pertama yang patuh, klasifikasi kedua adalah yang ingin patuh, klasifikasi ketiga adalah wajib pajak yang situasional untuk patuh tergantung dengan kebijakan yang ada, dan yang terakhir adalah yang memutuskan untuk tidak patuh.
“Pada tax amnesty pertama kita berharap wajib pajak yang ingin patuh bisa menjadi patuh dan kita wanti-wanti bahwa itu adalah tax amnesty terakhir,” kata dia.
Untuk wajib pajak pada klasifikasi ketiga menurut dia butuh pendekatan dan instrumen khusus untuk merangkulnya. Sementara untuk yang memutuskan tidak patuh, pemerintah bisa menggunakan instrumen hukum yang ada untuk menjeratnya.
“Nah permintaan tax amnesty jilid II ini datang dari wajib pajak klasifikasi mana?” ketus Darussalam.
Pemerintah memang harus memiliki alasan yang sangat kuat untuk menerapkan tax amnesty jilid II. Jangan sampai malah menyebarkan moral hazard di kalangan wajib pajak karena pemerintah terdesak dengan penerimaan negara.
news_share_descriptionsubscription_contact
