Pemerintah klaim ekonomi di perbatasan Indonesia tumbuh

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Pemerintah mengatakan telah menumbuhkan perekonomian di wilayah perbatasan dalam 4 tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dalam konferensi pers 4 tahun Jokowi-JK di Jakarta, Rabu, Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo mengatakan aktivitas ekonomi di perbatasan tercipta dengan selesainya pembangunan tujuh pos lintas batas negara (PLBN) yang tersebar di perbatasan Kalimantan, NTT, dan Papua.

"Dalam tiga tahun kita sudah selesai membangun tujuh PLBN untuk mendukung aktivitas ekonomi di 187 kecamatan di perbatasan," ungkap Menteri Tjahjo.

Ketujuh PLBN tersebut antara lain PLBN Aruk, Entikong, dan Badau di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, PLBN Wini, Motamasin, dan Motaain di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste, dan PLBN Skouw di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini.

Menteri Tjahjo menambahkan, dengan selesainya pembangunan pos perbatasan tersebut juga berarti kantor kecamatan sudah dibangun dengan baik dan juga sudah tersedia puskesmas dengan ketersediaan dokter, perawat, dan obatnya.

“Kabupaten/kota sudah punya rumah sakit rujukan. Kemudian juga sudah terbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), serta adanya pasar di setiap PLBN,” jelas dia.

Menteri Tjahjo menambahkan Kementerian Perhubungan juga memberikan dukungan dalam bentuk pelabuhan dan bandara yang juga sudah banyak terbangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pelabuhan menurut dia, sudah tersedia dari ujung Pulau Rondo di Aceh, perbatasan Belawan, Sabang, Kualanamu, Natuna, Entikong, Sangir Talaud, Bitung, Morotai, Maluku Barat Daya, Papua Barat, Skouw, Merauke, serta Atambua.

“Pelabuhan udaranya juga ada. Terbang dari Sabang sampai ke Atambua, sampai Merauke, sudah bisa terlintasi. Ini wujud pembangunan Indonesia sentris," papar dia.

Menurut Menteri Tjahjo, untuk lebih menggairahkan lagi aktivitas ekonomi di perbatasan, saat ini pemerintah juga sedang membangun 11 PLBN kecil yang ditargetkan rampung paling lambat pertengahan tahun 2019.

Kesebelas PLBN kecil tersebut ada di Sei Pancang, Long Midang, Long Nawang, dan Labang di Kalimantan Utara, Jagoi Babang dan Sei Kelik di Kalimantan Barat, Sota dan Yetetkun di Papua, Serasan di Kepulauan Riau, serta Napan dan Oepoli di Nusa Tenggara Timur.

Sementara untuk meningkatkan aktivitas tata kelola pemerintahan, BNPP menurut dia, telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan sejumlah perguruan tinggi untuk menggelar program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di desa-desa perbatasan.

Setidaknya ada 10 perguruan tinggi yang sudah menyatakan komitmennya, antara lain Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Mulawarman, Universitas Padjajaran, Universitas Negeri Padang, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

"Selain itu, alumni IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) begitu lulus wajib selama satu tahun tinggal di perbatasan untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik," tandas Menteri Tjahjo.