Pemerintah: Ruang fiskal tidak akan kuat jika PSBB berlanjut

JAKARTA

Pemerintah mengatakan APBN tidak akan kuat jika terus melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyusul tingginya kasus positif Covid-19.

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengajak masyarakat untuk disiplin mengikuti protokol kesehatan untuk menekan angka kasus positif di Indonesia.

"Perlu kita bersama-sama membangkitkan rasa aman dengan meningkatkan protokol kesehatan," kata Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers virtual pada Rabu.

Menurut dia, jika masyarakat bisa mengubah perilaku dengan disiplin protokol kesehatan dan memberikan rasa aman, maka kegiatan ekonomi bisa berjalan dan ruang fiskal pemerintah akan kembali ke level normal.

Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengatakan kasus positif Covid-19 di perkantoran bertambah sembilan kali lipat pada masa transisi dibandingkan pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta.

Oleh sebab itu, Anggota Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah menyarankan perusahaan untuk menerapkan sistem kerja dari rumah jika memungkinkan.

Menurut Dewi, ada 459 kasus positif Covid-19 dari 90 klaster perkantoran di ibu kota sejak masa transisi berlaku pada 4 Juni 2020.

Sementara pada masa PSBB, Satgas Covid-19 mencatat hanya ada 43 kasus positif di perkantoran.

Namun secara keseluruhan, kantor hanya menyumbang 3,6 persen kasus positif dari keseluruhan kasus yang dikonfirmasi di DKI Jakarta sejak masa transisi.

“Jadi ada penambahan 416 kasus (sejak masa transisi), sembilan kali lebih tinggi,” kata Dewi melalui telekonferensi di Graha BNPB, Jakarta pada Rabu.

“Kalau melihat kondisi saat ini, perusahaan yang bisa menerapkan WFH (work from home) lebih baik WFH. Kalau pun harus masuk, maksimal 50 persen karyawan saja,” lanjut dia.