Iqbal Musyaffa
07 Januari 2021•Update: 08 Januari 2021
JAKARTA
Pemerintah mengatakan perkiraan awal kebutuhan anggaran untuk vaksinasi gratis sebesar Rp73 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kebutuhan anggaran tersebut akan tersedia, salah satunya melalui realokasi anggaran dari pos-pos anggaran belanja yang sudah ada.
Dia mengatakan saat ini sudah terdapat alokasi anggaran Rp18 triliun untuk pengadaan vaksin dan pemerintah juga masih memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2020 sebesar Rp47,07 triliun.
"Vaksinasi ini sesuatu yang harus dianggarkan dan DPR juga telah setuju untuk relokasi anggaran bila dibutuhkan,” ujar Menteri Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Rabu malam.
Dia mengatakan persetujuan DPR tersebut dengan syarat pemerintah harus tetap menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 tetap 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Sri Mulyani sedang mengidentifikasi berbagai kegiatan dalam undang-undang APBN 2021 yang bisa direlokasi anggarannya sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Kita menjamin relokasi anggaran akan dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu kegiatan kementerian/lembaga dan daerah,” ungkap dia.
Menteri Sri Mulyani menegaskan relokasi akan dilakukan secara spesifik pada kegiatan yang benar-benar bisa untuk dialihkan dan tidak mengganggu program prioritas pemerintah lainnya.
