Erric Permana
09 Juli 2019•Update: 10 Juli 2019
Erric Permana
BOGOR
Pemerintah Indonesia mengakui regulasi dan birokrasi masih menjadi penghambat dalam memacu pertumbuhan ekonomi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan Presiden Joko Widodo dalam rapat sidang kabinet paripurna meminta agar hambatan tersebut segera diatasi.
"Yang menghambat pertumbuhan adalah masalah regulasi dan institusi. Institusi artinya birokrasi pemerintahan masih dianggap belum cukup handal memudahkan investasi dan perdagangan," jelas Bambang Brodjonegoro.
Dia mencontohkan aturan administrasi dan kepabeanan yang menyangkut ekspor di dalam negeri menyebabkan Indonesia kalah dibandingkan negera lain seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam.
"Administrasi dan kepabeanan untuk urusan ekspor di indonesia memakan waktu rata-rata 4,5 hari yang lebih tinggi dibandingkan negara tetangga," ujar Bambang Brodjonegoro, di Istana Bogor, pada Senin.
Regulasi mengenai perizinan investasi di Indonesia juga masih membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan negara lain.
Tidak hanya itu, dia mengakui biaya untuk memulai bisnis di Indonesia lebih mahal dibandingkan negara tetangga.
"Di Indonesia diperlukan rata-rata 19 hari dan itu masih jauh di atas negara tetangga kita," jelas dia.
Itu sebabnya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh menteri, Bambang mengatakan diperlukan adanya penataan regulasi kembali.
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Bappenas menawarkan tiga skenario di dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Ada skenario rata-rata pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan 5,4 persen sebagai skenario dasar, kemudian skenario moderat 5,7 persen per tahun, dan skenario optimis 6 persen per tahun," kata Mantan Menteri Keuangan itu.
Dia mengatakan untuk mencapai 5,4 persen diperlukan terobosan agar mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mempertanyakan defisit neraca perdagangan Indonesia pada Januari hingga Mei 2019 yang mencapai USD2,14 miliar atau sekitar Rp28 triliun.
Dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh Menteri Kabinet Kerja, Joko Widodo mengatakan, defisit neraca perdagangan tersebut terjadi akibat menurunnya nilai ekspor dan impor.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jokowi sapaan akrab Joko Widodo mengatakan nilai ekspor pada periode Januari - Mei 2019 menurun hingga 8,6 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara impor juga mengalami penurunan sekitar 9,2 persen.
"Coba dicermati angka-angka ini dari mana, kenapa impor jadi sangat tinggi," ujar Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Senin.
Jika dilihat secara rinci kata Jokowi, impor di sektor migas masih tinggi.
"Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini, Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena ratenya yang paling banyak ada di situ," kata dia.
