İqbal Musyaffa
30 Agustus 2019•Update: 30 Agustus 2019
JAKARTA
Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Suprajarto menolak keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Tabungan Negara (BTN) yang menunjuknya sebagai direktur utama BTN di Jakarta, Kamis.
Serikat Pekerja (SP) BTN dan BRI menyatakan dukungan atas aksi penolakan hasil RUPSLB yang dilakukan Suprajarto.
“Kita meminta kepada Menteri Negara BUMN untuk menghormati prinsip-prinsip Good Governance dan pelaksanaan manajemen karier bagi bankir dilingkungan BUMN melalui talent management system yang fair,” ujar Ketua Umum DPP SP BTN Satya Wijayantara.
Serikat pekerja menyatakan sikap bahwa pemberian tugas kepada Suprajarto sebagai direktur utama Bank BTN setelah sebelumnya menjabat sebagai pimpinan Bank BRI pada dasarnya adalah sebuah pelecehan profesi yang berpotensi menimbulkan kemarahan bagi ribuan alumni Bank BRI yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk juga di Bank BTN.
Pelecehan tersebut menurut dia karena penugasan dari ukuran kapasitas aset, BTN jauh lebih kecil dari BRI dengan total aset yang dimiliki BTN hanya 25 persen dari total aset BRI.
“Kita meminta kepada seluruh pejabat dilingkungan BUMN untuk menahan diri dengan tidak mengambil keputusan politik apa pun sampai dengan pelantikan Presiden Jokowi tanggal 10 Oktober 2019 sesuai dengan himbauan Ketua KSP Pak Muldoko,” tegas Satya.
Sementara itu, Suprajarto dalam penolakannya mengatakan bahwa dia tidak pernah diajak bicara terkait pencopotannya sebagai direktur utama BRI dan penugasannya untuk menjadi pimpinan di BTN.
“Saya sendiri baru tahu setelah membaca dari media bahwa saya ditetapkan menjadi dirut BTN dan saya tidak pernah diajak bicara mengenai penetapan ini apalagi musyawarah,” ungkap dia.