17 Juli 2017•Update: 17 Juli 2017
Muhammad Latief
JAKARTA
Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Liping mengatakan pihaknya memaklumi sikap Pemerintah Indonesia tentang keberadaan tenaga kerja asing (TKA) yang mulai banyak di beberapa kota. Pemerintah, menurutnya memang bertanggunjawab untuk menyediakan lapangan kerja bagi warga negara.
“Pemerintah Tiongkok juga berkomitmen secara serius mencegah tenaga kerja ilegal ke luar negeri. Kami juga mendorong perusahaan Tiongkok menggunakan tenaga kerja lokal,” katanya dalam dalam “Seminar Kebijakan dan Prosedur Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia” di Jakarta, Senin.
Pemerintah manapun, menurutnya, berada dalam dilema antara mendatangkan investasi asing untuk modal pembangunan dan memberi kesempatan kerja pada tenaga lokal. Pihaknya mengakui mendatangkan teknisi asal Tiongkok untuk memperlancar proyek-proyek perusahaan, namun hal ini juga membawa pengaruh positif, yaitu jika proyek berjalan lancar, maka investasi yang lain juga datang, sehingga pada gilirannya nanti akan menyejahterakan rakyat.
Tiongkok pun mengajukan tawaran pada pemerintah Indonesia untuk bekerja sama melatih tenaga kerja lokal agar memenuhi kualifikasi perusahaan-perusahaan asal Tiongkok, terutama tenaga ahli dalam bidang manajemen, pengembangan kawasan, rumput laut, kereta api, dan metalurgi.
“Pemerintah Tiongkok menyediakan kursi bagi 1.000 warga Indonesia untuk mengikuti pelatihan berbagai bidang. Kebijakan sekolah vokasional juga harus diperhatikan. Ini di masa depan diprioritaskan, bersama-sama membina tenaga kerja terampil sehingga memenuhi pasar tenaga kerja di Indonesia,” ujarnya.
Liping juga mengusulkan agar pemerintah Indonesia menerima tenaga ahli asal Tiongkok lebih banyak, karena perusahaan memang membutuhkan keahlian mereka. Hal ini bisa disiasati dengan memberikan izin kunjungan singkat untuk ahli yang memerlukan kunjungan cukup lama.
“Jika ada koordinasi pemerintah, maka dapat menyatukan investasi dan TKA. Akhirnya terjadi modal dan mengalir. Jangan sampai kejadian seperti ini, mesin sudah ada, tapi izin kerja tenaga ahli dari Tiongkok belum ada sehingga mesin tidak beroperasi selama beberapa bulan,” ucapnya.
