Pizaro Gozali
19 September 2017•Update: 19 September 2017
Pizaro Gozali
JAKARTA
Sejumlah 155 perguruan tinggi swasta (PTS) di Jakarta mendeklarasikan diri melawan radikalisme.
Seperti yang dikatakan Ketua Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah III Illah Sailah, PTS di Jakarta tak sepakat dengan radikalisme karena bertentangan dengan Pancasila.
“Kami mendukung penuh anti radikalisme dengan ikhtiar perbaikan kurikulum, bimbingan mahasiswa dan perbaikan manajemen perguruan tinggi,” ujarnya.
PTS di Jakarta juga berkomitmen untuk meningkatkan kerukunan umat beragama dan melarang kegiatan yang mendukung korupsi, kolusi, nepotisme, serta terorisme.
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir yang juga hadir dalam deklarasi itu mengatakan Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa, dan agama. Setiap kelompok tersebut, katanya, turut berkontribusi membangun Indonesia.
“Tidak boleh ada yang merasa paling benar sendiri. Jika terjadi, maka itu [benih] radikalisme,” terang dia.
Semua perguruan tinggi berlabel latar belakang agama apapun, katanya, tak boleh merusak sendi-sendi Indonesia.
“Semuanya harus menjaga 4 pilar kebangsaan Indonesia,” kata dia.
Empat pilar kebangsaan yang dimaksud Nasir adalah Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Pertemuan kampus se-Indonesia di Bali
Sementara itu perguruan tinggi se-Indonesia akan menggelar Aksi Kebangsaan Melawan Radikalisme yang akan dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo 25-26 September mendatang di Bali.
Menurut Ketua Pelaksana Aksi Kebangsaan Zainal Abidin, kegiatan ini akan dihadiri 4.000 perguruan tinggi se-Indonesia, 432 Profesor, 1127 Doktor, dan 2500 Magister.
"Ini akan menjadi pertemuan pimpinan perguruan tinggi terbesar," ucap dia.
Kegiatan ini, kata dia, akan merumuskan langkah-langkah menghadapi berkembangnya berkembangnya paham radikalisme.
"Kami prihatin dengan munculnya ajaran kekerasan, adu domba, dan kebencian bernuansa SARA," jelas dia.