Pizaro Gozali
JAKARTA
Pengesahan Bangsamoro Basic Law (BBL) – kini telah berubah menjadi Bangsamoro Organic Law (BOL) - oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan berdampak pada stabilitas keamanan di kawasan, kata ahli.
Pakar Filipina Soehardi mengatakan pengesahan BBL ini dapat meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan antara Filipina dan ASEAN, khususnya Indonesia.
“Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Mindanao dan dapat mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama,” ujar pria yang merampungkan gelar magister dan doktor ekonomi di Mindanao State University ini kepada Anadolu Agency di Jakarta, Rabu.
Soehardi, yang mengajar di sejumlah perguruan tinggi di Mindanao selama 25 tahun ini, menyampaikan BOL memberikan rasa adil bagi masyarakat Mindanao dalam pembagian anggaran pemerintah.
Sebab, lanjut Soehardi, masyarakat Mindanao kini berhak mendapatkan 75 persen dari hasil pendapatan daerah. Padahal, sebelumnya mereka hanya mendapatkan anggaran sekitar 25 persen.
Soehardi juga mengatakan undang-undang ini telah mendapatkan persetujuan mayoritas masyarakat Muslim di Mindanao. Bahkan Moro National Liberation Front (MNLF) turut memberikan dukungan.
“Pada waktu itu referendum pada 29 Juli di kamp Moro Islamic Liberation Front (MILF) saya hadir di sana. Dan beberapa tokoh nasional MNLF seperti Muslimin Sema dan Yusop Jikiri ikut mendukung,” kata akademisi yang kini menjadi Kepala Biro Kerja Sama Internasional Universitas Bhayangkara, Jakarta ini.
Soehardi juga menegaskan Abu Sayyaf adalah kelompok yang murni melakukan aksi kriminal dan tidak memiliki struktur organisasi yang jelas.
Selain, ungkap Soehardi, Abu Sayyaf juga tidak bisa dikait-kaitkan dengan gerakan Islam, karena mereka bergerak dengan motif uang.
“Motif Abu Sayyaf murni kidnapp for ransom,” jelas Ketua Masyarakat Diaspora Indonesia di Filipina ini.
Karena itu, lanjut Soehardi, Duterte kesulitan untuk berdialog dengan Abu Sayyaf. Hal ini berbeda dengan MILF dan MNLF yang memiliki sistem organisasi yang jelas.
“Sampai sekarang belum ada statement jelas siapa pemimpin Abu Sayyaf,” ujar Soehardi.
Tantangan Plebisit
Soehardi mengatakan meskipun penandatanganan sudah dilakukan Duterte, bukan berarti proses otonomi ini selesai.
Muslim Mindanao, kata Soehardi, masih harus melakukan plebisit atau pemungutan suara di provinsi-provinsi yang akan dimasukkan dalam wilayah otonom dalam beberapa bulan ke depan.
Plebisit akan menentukan apakah 39 desa di Cotabato Utara, enam kotamadya di Lanao del Norte, dan kota Cotabato di Maguindanao dan Isabela di Basilan akan dimasukkan dalam wilayah Bangsamoro yang diusulkan.
Jika masyarakat setuju, maka Filipina akan memulai sejarah baru dengan penerapan otonomi khusus pada basis Muslim di wilayah Selatan.
Selain itu, masyarakat Muslim tersebut juga akan memiliki pemimpin administratif sendiri dengan tetap menginduk kepada Presiden Filipina.
Namun demikian, Soehardi optimis masyarakat akan menyetujui BOL saat plebesit dilakukan.
“MILF sudah mengukur basis-basis dukungan mereka,” kata Soehardi.
Indonesia diminta mendukung
Mantan diplomat Indonesia di Filipina ini juga mengimbau agar pemerintah Indonesia mendukung penandatanganan BOL ini sehingga keamanan dan program pembangunan di Mindanao dapat berjalan baik.
“Dengan kondisi keamanan di Mindanao yang stabil akan berpengaruh kepada keamanan Filipina dan Indonesia, Brunei, Malaysia, dan ASEAN,” jelas dia.
Soehardi mengatakan sejak 2013 Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah memberikan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa di Mindanao dengan difasilitasi pemerintah Indonesia dan KBRI di Filipina.
Sebelumnya, Din Syamsuddin selaku Utusan Presiden RI Joko Widodo, telah mengapresiasi langkah Filipina yang akan menandatangani BOL dengan memberikan otonomi khusus bagi provinsi-provinsi mayoritas muslim.
“Ini menjadi langkah maju, bahkan konstitusi pun ditandatangani presiden,” ujar Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP) Din Syamsuddin kepada Anadolu Agency di Jakarta, Kamis.
Din menerangkan langkah Indonesia, khususnya ormas Islam, menginisiasi perdamaian di Filipina Selatan telah dilakukan sejak lama.
Muhammadiyah, kata Din, adalah salah satu pihak yang ditunjuk sebagai grup Keanggotaan International Contact Group (ICG) pada 2012 untuk penyelesaian konflik yang melibatkan MILF, MNLF, dan Pemerintah Filipina.
“Kami terus memantau proses dialog antara pemerintah Filipina dan MILF,” ujar Din.
Organisasi Kerja sama Islam (OKI) juga menyambut baik kemajuan ini, dan berharap BOL akan "memberikan otonomi fiskal, pemerintahan daerah, parlemen, dan sistem pengadilan lebih baik" di wilayah tersebut.
"OKI berharap pencapaian masyarakat dan Pemerintahan Filipina ini akan membawa perdamaian dan kemakmuran, juga menambah persatuan di antara kelompok-kelompok Moro," ujar pernyataan yang dirilis OKI setelah BOL disetujui.
BOL menjamin adanya penambahan dalam ekonomi dan kekuasaan hukum untuk warga Muslim di Filipina, memberikan otonomi lebih kepada mereka yang tinggal di kepulauan di sekitar Mindanao, yang memiliki populasi Muslim besar.
Lebih dari 120.000 orang kehilangan nyawa dan sekitar dua juta orang menjadi pengungsi dalam konflik yang sudah berjalan selama 40 tahun antara pemerintah dan warga Moro.
Saat ini, populasi masyarakat Moro berjumlah sekitar 10 juta orang. Wilayah yang memiliki populasi Moro paling tinggi adalah Maguindanao, Lanao del Sur, Sulu, Tawi Tawi dan Basilan.
