Golkar tidak akan ganti posisi Setya Novanto

Erric Permana

JAKARTA

Ketua DPR Setya Novanto ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Senin.

Setya Novanto diduga terlibat korupsi dalam pengadaan KTP Elektronik.

Partai Golkar tidak akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub untuk mengganti posisi Setya Novanto Ketua Umum Partai Golkar. Ini disampaikan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham setelah melakukan rapat pleno dengan pengurus DPP Partai Golkar.

“Sudah dijelaskan bahwa rapimnas sudah memutuskan sepakat untuk tidak melaksanakan munas atau munaslub. Meskipun ada masalah masalah yang dihadapi,” ujarnya Idrus Marham di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat.

Tidak digelarnya Munaslub tersebut dikarenakan Partai Golkar akan menghadapi momentum politik dan juga pemilihan kepala daerah atau pilkada pada 2018 dan 2019 mendatang.

“Apabila munaslub dilakukan maka mau tidak mau akan memicu perpecahan, akan memicu perbedaan,” tambahnya.

Idrus Marham mengatakan rapat pleno menunjuk Nurdin Halid sebagai ketua harian dan dirinya sebagai sekjen untuk menjalankan tugas keseharian dalam kepengurusan partai menggantikan Setya Novanto sebagai ketua umum.

Meski demikian, segala keputusan Partai Golkar harus didasarkan persetujuan Setya Novanto.

“Jadi bersama - sama ini punya tanggung jawab dan senantiasa melakukan koordinasi kepada ketua umum, memberikan laporan kepada ketua umum. Dan tentu keputusan keputusan yang diambil tidak akan tanpa ada koordinasi dan tanpa ada arahan dari ketua umum.” katanya

Hasil rapat pleno tersebut juga memutuskan di antaranya sejumlah hal, yakni tetap mendukung dan mencalonkan Joko Widodo sebagai presiden hingga Pemilu 2019 mendatang.