Nicky Aulia Widadio
26 Desember 2018•Update: 26 Desember 2018
Nicky Aulia Widadio
JAKARTA
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimis indeks pembangunan manusia (IPM) di kawasan perbatasan akan meningkat pada tahun depan.
Pemerintah, menurut Tjahjo, telah berupaya mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan selama empat tahun belakangan.
“Kita optimis empat tahun ini indeks pembangunan masyarakat di perbatasan meningkat bertahap. Target kami tahun depan sama dengan Pulau Jawa,” kata Tjahjo di Jakarta, Rabu.
Dia melanjutkan, percepatan pembangunan ini sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai teras depan Indonesia.
Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Widodo Sigit Pudjianto mengatakan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan infrastruktur.
BNNP menetapkan 187 kawasan perbatasan sebagai lokasi prioritas pembangunan dan 10 kawasan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yakni Aruk, Entikong, Badau, Atambua, Jayapura, Sabang, Ranai, Sebatik, Tahuna, dan Saumlaki.
Pada sektor pendidikan, pemerintah telah membangun 2616 sekolah dasar, 857 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan 325 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di lokasi prioritas dan kawasan PKSN hingga pertengahan 2018 lalu.
“Gurunya juga diupayakan dipenuhi, sementara kalau belum dipenuhi, kita bekerjasama dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan 10 perguruan tinggi,” jelas Sigit.
Dalam bidang infrastruktur, Sigit memaparkan pemerintah telah membuka sembilan jalur tol laut ke kawasan perbatasan.
Kesembilan jalur tersebut yakni Tanjung Perak-Saumlaki, Tanjung Perak-Waingapu, Makassar-Lirung, Tanjung Priok-Natuna, Tanjung Priok-Mentawai, Tanjung Perak-Pulau Sebatik, Tanjung Perak-Namrole, Makassar-Pulau Gebe, dan Tanjung Perak-Merauke.
“Kehadiran tol laut membuat ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya semakin terjamin dan disparitas harga berkurang,” kata dia.
Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan telah mencapai 2.780,63 kilometer dari total target 3.183,83 kilometer sejak dicanangkan pada 2015 lalu.
Pembangunan jalan itu tersebar di kawasan perbatasan Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, lanjut dia.
Sigit mengatakan pemerintah juga berencana meningkatkan kapasitas 33 bandara dan delapan pelabuhan di kawasan perbatasan.
Sementara untuk sektor ekonomi, Sigit mengatakan pihaknya telah mengembangkan program pertanian di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua.
Dia mencontohkan pengembangan 2.115 hektare lahan cetak sawah di Kabupaten Merauke, Papua yang menghasilkan produksi pertanian sebanyak 6.345 ton.
“Pengembangan ini berdampak pada meningkatnya hasil panen yang didapatkan petani," kata Sigit.
