Jokowi perintah polisi tangkap pengguna jasa Saracen

Erric Permana

JAKARTA

Presiden Joko Widodo mengaku sudah memerintahkan langsung Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk mengusut konsumen atau pengguna jasa kelompok penebar fitnah dan hoax di media sosial Saracen.

Dengan tegas, Presiden Joko Widodo juga meminta agar otak pelaku sindikat Saracen yang disebut-sebut pernah berpangkat jenderal juga ikut diusut.

“Saya sudah perintahkan kepada Kapolri diusut tuntas bukan hanya Kelompok Saracennya saja, tapi siapa yang pesan siapa yang bayar harus diutus tuntas,” tegas Joko Widodo kepada wartawan di Lapangan Silang Monas, Minggu.

Sikap tegas perlu dilakukan lantaran sindikat tersebut memecah belah masyarakat Indonesia. Presiden pun tidak ingin sindikat hoax itu dibiarkan.

“Mengajak masyarakat menjaga kesantuan, kesopanan itu gak papa, mau punya jutaan akun juga. Tapi kalau memecah belah mengabarkan hal fitnah mencela orang lain berbahaya bagi NKRI,” tambahnya.

Beberapa waktu lalu, Satgas Patroli Siber telah menangkap kelompok penyebar hoax dan ujaran kebencian bernada SARA bernama Saracen. Sejak beroperasi November 2015, kelompok ini telah menyebar muatan hoax untuk menyerang tokoh atau kelompok tertentu.

Hasil digital forensik Satgas Patroli Siber, terdapat lebih dari 800.000 akun yang tergabung dalam jaringan grup Saracen. Di antaranya grup Facebook Saracen News, Saracen Cyber Team dan Saracennews.co

Berdasarkan pengakuan pelaku, kelompoknya menerapkan tarif IDR 72-75 juta untuk konsumen yang ingin menggunakan jasa hoax tersebut. Dalam bagan organisasi kelompok yang beredar, seorang purnawirawan jenderal dan pengacara merupakan pimpinan kelompok ini.

Erric Permana

JAKARTA

Presiden Joko Widodo mengaku sudah memerintahkan langsung Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk mengusut konsumen atau pengguna jasa kelompok penebar fitnah dan hoax di media sosial Saracen.

Dengan tegas, Presiden Joko Widodo juga meminta agar otak pelaku sindikat Saracen yang disebut-sebut pernah berpangkat jenderal juga ikut diusut.

Sikap tegas perlu dilakukan lantaran sindikat tersebut memecah belah masyarakat Indonesia. Presiden pun tidak ingin sindikat hoax itu dibiarkan.

“Mengajak masyarakat menjaga kesantuan, kesopanan itu gak papa, mau punya jutaan akun juga. Tapi kalau memecah belah mengabarkan hal fitnah mencela orang lain berbahaya bagi NKRI,” tambahnya.