Parlemen ASEAN: Indonesia masih jadi role model pemilu

Pizaro Gozali

JAKARTA

ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) menilai Indonesia masih menjadi role model bagi pelaksanaan demokrasi dan pemilihan umum di kawasan ASEAN.

Anggota APHR Eva Sundari mengatakan banyak negara-negara lain di ASEAN yang menghadapi kekerasan dalam pemilu dan demokrasi.

Eva mencontohkan kasus di Kamboja, di mana partai oposisi utama dilarang ikut pemilu meski telah memenangi suara mayoritas di pemilu lokal.

“Kamboja tak memenuhi [syarat] free and fair dalam pemilu,” kata Eva dalam diskusi soal demokrasi di Asia Tenggara di Jakarta, Rabu.

Kondisi mandeknya demokratisasi juga berlangsung di Thailand. Eva mengungkapkan penyelenggara pemilu di Thailand masih dipegang oleh militer aktif.

“Harusnya penyelenggara pemilu itu sipil, bukan militer aktif,” kata Eva yang juga anggota DPR RI ini.

Kuatnya cengkeraman militer juga terjadi di Myanmar. Rezim junta militer masih berkuasa meski demokratisasi masih berjalan. Dominasi militer akhirnya membuat tindakan kekerasan masih berlangsung kepada Muslim Rohingya.

Eva mengatakan masyarakat sipil perlu terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemilu. Media juga memiliki peran besar dalam pengawasan pemilu.

“Jadi kita lebih baik dari mereka,” ujar Eva.

Eva juga menyebut pemerintah Indonesia tidak melakukan intervensi untuk mengendalikan pemilu. Bahkan Indonesia mendirikan badan khusus untuk mengawasi pemilu yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Indonesia di atas rata-rata

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengakui Indonesia masih menjadi patokan dalam penyelenggaraan pemilu dan demokrasi di mata dunia internasional.

Berdasarkan indeks demokrasi global dari Lembaga Internasional untuk Bantuan Pemilu (International IDEA) pada 2015, Indonesia mendapatkan poin 0,71 dari skala 1. Sedangkan rata-rata skor negara-ASEAN hanya 0,50.

Sementara untuk pemilu bersih, Indonesia meraih skor 0,73. Sedangkan skor negara-negara ASEAN hanya 0,51.

“Ini menjadi bukti Indonesia sebagai rujukan free and fair dalam demokrasi,” ujar Duta Besar Demokrasi IDEA ini.

Namun demikian, kata Titi, Indonesia masih menghadapi ancaman politik transaksional dalam pemilu.

“Politik transaksional ini dalam konteks pencalonan, pelaksanaan, dan vote buying,” kata Titi.

Titi juga menilai Indonesia mengalami limpahan informasi yang mengarah pada sentimen politik emosional, seperti kasus kebohongan Ratna Sarumpaet.

“Sekarang kita sulit mengajak berdialog soal visi misi pasangan karena kita disibukkan dengan limpahan informasi,” kata Titi.