Persepsi publik atas korupsi menurun di pemerintahan Jokowi

Megiza Asmail

JAKARTA

Lembaga Survey Indonesia (LSI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil riset mereka mengenai persepsi masyarakat terhadap korupsi dan pembangunan jalan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Untuk kasus korupsi, peneliti senior LSI Burhanuddin Muhtadi memaparkan sebanyak 52 persen responden merasa jumlah korupsi mengalami peningkatan.

Meski begitu di saat yang sama, tren persepsi korupsi itu sendiri mengalami penurunan jika dibandingkan dua tahun ke belakang.

Pada 2016 misalnya, LSI mencatat tren korupsi mencapai 70 persen. Sedangkan satu tahun sebelumnya, pada 2016, tren ada di angka 55 persen.

Persentase persepsi tersebut, kata Burhanuddin, terkait dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang program pemberantasan korupsi.

“Saat ini lembaga-lembaga yang ada telah melakukan pemberantasan korupsi dan langkah tersebut dinilai efektif, meski dengan derajat yang bervariasi,” kata Burhanuddin di Jakarta, Senin.

Dalam survei tersebut, terdata juga bahwa kebanyakan masyarakat menilai KPK sebagai lembaga dengan tanggung jawab terbesar untuk mengatasi korupsi di Indonesia.

Burhanuddin bahkan menyebut saat ini KPK sebagai lembaga yang paling dipercaya publik.

Dari temuan LSI dan ICW didapati juga bahwa korupsi dalam persepsi masyarakat adalah untuk kasus yang terjadi di pusat ataupun kasus besar.

Untuk suap di tengah masyarakat atau gratifikasi di pegawai pemerintahan, Burhanuddin menuturkan, masih kerap dianggap bukan bentuk dari praktik korupsi itu sendiri.

“Padahal, warga berpengalaman dalam berhubungan dengan pegawai pemerintah dan dalam berbagai layanan publik, terkait pungli dan gratifikasi,” kata dia.

Secara rinci persentase kepercayaan masyarakat ke berbagi institusi pemberantasan korupsi yakni KPK dengan 85 persen, kemudian Presiden 84 persen, Polisi 75persen, MUI 73 persen, Pemda 73 persen, NU 71 persen, BPK 70 persen, Pengadilan 70 persen, dan Kementerian 70 persen.

Sedangkan tingkat kepercayaan pada Lembaga lain berada di bawah 70%.

Dalam survei kali ini LSI melakukannya kepada 2000 responden yang dipilih secara acak dan dengan menggunakan metode multistage random sampling,

Sampel 2000 responden ini memiliki margin of error sekitar kurang lebih 2,2 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Mengenai persepsi tentang kinerja pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi, masyarakat menilai infrastruktur dan pelayanan masyarakat berjalan semakin baik.

Pembangunan jalan mendapat persepsi 72 persen, pelayanan kesehatan 66 persen, sedangkan pembangunan listrik 59 persen.

Begitu pun dengan pembangunan jalan tol di luar Pulau Jawa yang mencapai 57 persen dan jalan lintas antar provinsi di luar Pulau Jawa dengan angka yang sama, serta membuat agar sekolah dan perguruan tinggi terjangkau oleh warga yang mencapai persepsi hingga 52 persen.

“Dengan begitu kinerja pemerintah dinilai sangat baik dalam infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar dia.