Staf Presiden: Aktivitas masyarakat sipil dan data pribadi harus dilindungi

JAKARTA, Indonesia

Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menyoroti teror yang dialami organisasi masyarakat sipil dan kebocoran data pribadi masyarakat.

Sebelumnya sejumlah aktivis masyarakat sipil dan beberapa tokoh masyarakat merasa terteror karena mengalami peretasan atas nomor kontak pribadi dan akun media sosialnya.

Selain itu mereka mendapat panggilan telepon bertubi-tubi dari nomor yang tidak dikenal. Kejadian tersebut terjadi di berbagai kesempatan yang berbeda.

Terbaru adalah peretasan dan teror dialami aktivis anti korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) dan mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto pada Senin pekan ini.

"Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan hal yang tidak kita harapkan bersama. Ini suatu hal yang meresahkan dan memprihatinkan," kata Jaleswari, dalam keterangan tertulis, pada Sabtu.

Menurut Jaleswari, organisasi masyarakat sipil berhak memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah serta melakukan edukasi publik.

"Masyarakat sipil merupakan elemen penting penyangga demokrasi yang sehat. Sepanjang dalam bingkai konstitusi dan regulasi, aktivitas masyarakat sipil harus dilindungi," tambah Jaleswari.

Dia mengimbau individu yang mendapat ancaman, teror dan sejenisnya agar melaporkannya kepada aparat penegak hukum untuk dapat diambil tindakan.

Demikian juga data pribadi penduduk, kata dia, harus dilindungi dan dijaga dengan baik.

Jelaswari meminta dugaan kebocoran data penduduk harus ditelusuri kebenarannya, dan harus ada pihak yang bertanggungjawab jika kebocoran data ini terbukti.

"Saat ini, pemerintah mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi dan telah masuk Prolegnas 2021," kata Jaleswari.

Sebelumnya diberitakan, sebuah akun bernama Kotz menjual melalui “Raid Forums” pada 12 Mei 2021.

Akun tersebut mengklaim memiliki 279 juta data pribadi penduduk Indonesia dan menjualnya seharga USD6.000 atau sekitar Rp86,1 juta.

Penjual juga memberi akses gratis untuk mengunduh sampel data, serta mengklaim juga memiliki data penduduk yang telah meninggal.

Kementerian Kominfo telah memutus akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut.

Juru bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi mengatakan data pribadi penduduk Indonesia yang bocor identik dengan data milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Keseimpulan itu diketahui dari investigasi terhadap 100.002 data yang dijadikan sampel oleh penjual pada forum peretas “Raid Forums”.