Polisi: 3 acara besar berpotensi guncang keamanan di 2018

Shenny Fierdha

JAKARTA

Asian Games, International Monetary Fund World Bank Annual Meeting, serta Pemilihan Kepala Daerah Serentak rawan menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat pada tahun mendatang.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa Asian Games yang akan diselenggarakan di Jakarta dan Palembang pada Agustus-September 2018 serta IMF World Bank Annual Meeting yang akan digelar di Bali pada Oktober 2018 rentan mengalami ancaman terorisme.

Untuk Asian Games 2018, selain bersiap menghadapi ancaman terorisme, polisi akan siaga menghadapi potensi aksi kriminalisme maupun premanisme di sekitar venue pertandingan dan lokasi penginapan para atlet.

Diikuti oleh 45 negara dan 15.000 kontingen termasuk dari Korea Utara dan Myanmar, Tito mengatakan polisi mewaspadai adanya kelompok teroris yang menyasar atlet kedua negara tersebut.

Sementara itu, IMF World Bank Annual Meeting yang rencananya diikuti oleh 15.000 orang peserta dari 189 negara termasuk Amerika Serikat dan Israel. Tito menilai perwakilan kedua negara tersebut pun rawan menjadi sasaran kelompok teroris.

"Bandar Udara Internasional Ngurah Rai akan diperketat pengamanannya," tegas Tito dalam acara konferensi pers mengenai catatan akhir tahun polisi di Jakarta, Jumat.

Pilkada Serentak 2018

Sebanyak 171 daerah akan memilih gubernur, bupati, maupun walikota untuk memimpin daerahnya dan hanya DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua Barat saja yang tidak akan turut menghelat Pilkada pada Juni mendatang.

Tito mengatakan bahwa meski Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan wujud demokrasi bangsa, namun Pilkada berpotensi menciptakan perpecahan dalam masyarakat akibat pilihan yang berbeda.

Demi menjaga keamanan selama Pilkada nanti, Tito menjelaskan bahwa sejumlah personel kepolisian di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia akan diterjunkan ke semua daerah yang mengadakan Pilkada untuk membantu Kepolisian Daerah (Polda) mengamankan wilayah.

"Tapi personel Polda Metro Jaya tidak boleh digeser ke daerah untuk membantu pengamanan Pilkada sebab Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi juga butuh pengamanan," jelas Tito.

Tak hanya dapat menimbulkan perpecahan, isu politik uang pun menurut Tito rentan timbul mengingat para calon pemimpin daerah umumnya menggelontorkan uang banyak untuk berkampanye demi menjaring massa besar agar bisa menduduki kursi kepemimpinan.

"Proses demokrasi kita biayanya tinggi dan ini berdampak negatif pada proses demokrasi itu sendiri," ungkap Tito.

Dan ketika berhasil terpilih menjadi pemimpin daerah kelak, lanjut Tito, para pemimpin tersebut cenderung melakukan tindak pidana korupsi untuk bisa "mengganti" biaya yang sebelumnya dikeluarkan saat berusaha memenangkan Pilkada.

Tito mengatakan bahwa ia sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi politik uang dalam Pilkada 2018.

Dia juga telah meminta Kementerian Dalam Negeri dan KPK untuk melakukan survei yang mengevaluasi proses demokrasi berbiaya tinggi tersebut.