Sri Mulyani: Pertumbuhan ekonomi harus tekan kemiskinan

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menjabarkan beberapa tantangan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Antara lain angka kemiskinan 10,6 persen, angka pengangguran 5,5 persen, dan angka ketimpangan (gini ratio) 0,39.

Pertumbuhan ekonomi yang Indonesia alami saat ini, menurut dia, harus terus dijaga kesinambungannya dengan berusaha menekan angka-angka tersebut.

“Pertumbuhan ekonomi jangan hanya untuk satu dua tahun saja, tapi setelah itu resesi,” ujar Menteri Sri.

Dia juga mengatakan, pemerintah saat ini tengah berupaya melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Tahun depan target pendapatan dari pajak sebesar Rp1.618 triliun, yang jika ditambah dari pendapatan Bea Cukai dan PNBP menjadi Rp1.780 triliun.

Menurut dia, pemenuhan target pendapatan ini sangat berpengaruh pada pembiayaan pemerintah sehingga harus terpenuhi tanpa membuat ekonomi tertekan atau menimbulkan ketakutan pada masyarakat.

Dari total APBN 2018 sebesar Rp2.220 triliun, pemerintah juga menganggarkan Rp410 triliun untuk proyek infrastruktur dan Rp440 triliun untuk pendidikan.

Dana desa dialokasikan Rp40 triliun, yang bila ditambah dana alokasi khusus dan dana bagi hasil daerah sekitar Rp60-70 triliun, total anggaran yang dialokasikan langsung ke masyarakat menjadi lebih dari Rp100 triliun.

Terdapat juga Rp27 triliun bantuan tunai langsung untuk 10 juta keluarga masyarakat miskin, dan bantuan beras untuk keluarga sejahtera senilai Rp17 triliun.

Alokasi anggaran langsung untuk masyarakat pada tahun 2018 nanti, menurut Sri, sangat besar.

“Kalau sampai kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran tidak turun, kita harus waspada. Berarti ada penyimpangan,” tegas dia.