Polisi duga unsur primordialisme di balik pencurian kotak suara

Shenny Fierdha

JAKARTA

Polisi menduga adanya unsur primordialisme di balik peristiwa adanya oknum yang membawa kabur kotak suara dan surat suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 di Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ketika dia dulu masih menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah di Papua, peristiwa serupa pernah terjadi di tempat yang sama.

"Dibawa kabur umumnya alasannya primordialisme, keberpihakan kepada pasangan calon tertentu karena alasan keluarga, suku, dan sebagainya. Ini hanya terjadi di satu TPS [Tempat Pemungutan Suara]," ucap Tito usai menghadiri video conference terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 yang digelar di Markas Besar Polri, Jakarta, Rabu.

Walau tidak merinci TPS mana yang dimaksud, namun dia menegaskan bahwa ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kabupaten Puncak Jaya yang membawa kabur kotak suara beserta surat suaranya itu sudah ditangkap oleh Kepolisian Daerah Papua.

Tito tidak menutup kemungkinan akan adanya sebagian surat suara yang mungkin sudah dicoblos oleh oknum tersebut.

Namun dia kembali menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah menangani hal ini.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang juga mengikuti video conference itu mengatakan bahwa terdapat dua kabupaten lain di Papua yang juga bermasalah sehingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 ditunda, yakni Kabupaten Paniai dan Kabupaten Nduga.

"Di Kabupaten Paniai, masih ada perbedaan pendapat antara KPUD [Komisi Pemilihan Umum Daerah] Kabupaten dengan KPUD Provinsi, di mana KPUD Provinsi menghendaki dua calon sedangkan KPUD Kabupaten dan masyarakat setempat menghendaki satu calon tunggal.

Dengan demikian, kata Wiranto, masalah Ini masih dibincangkan oleh penyelenggara pemilihan umum dan aparat keamanan. Berdasarkan hasil koordinasi, maka satu wilayah ini ditunda Pilkadanya sampai keadaan kondusif, tambah Menkopolhukam.

Di Kabupaten Nduga, lanjut Wiranto, Pilkada Serentak 2018 belum dapat dilaksanakan karena logistiknya terhambat.

"Sebab dua hari lalu, Senin, ada penembakan terhadap pesawat yang mengangkut logistik dan mengangkut anggota Brigade Mobil Polri. Keadaannya belum kondusif untuk pendaratan pesawat terbang," jelas Wiranto.

Akibatnya, logistik untuk keperluan Pilkada Serentak 2018 untuk sementara belum bisa mencapai tujuan sehingga pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Nduga ditunda sampai keadaannya kondusif.

Pada Rabu pagi, ratusan juta penduduk Indonesia di 171 daerah memilih bupati, walikota, dan gubernur baru dalam ajang Pilkada Serentak 2018.