Presiden terus pantau penanganan dampak gempa Banjarnegara

JAKARTA

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengkoordinasi pemerintah pusat untuk mendampingi dan membantu Pemda Banjarnegara agar penanganan dampak gempa dapat diselesaikan dengan cepat dan baik.

Presiden mengarahkan agar korban jiwa ditangani dengan baik sedangkan kebutuhan dasar bagi pengungsi dapat tercukupi.

Dalam keterangan persnya pada Sabtu, Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan layanan pendidikan darurat disiapkan agar siswa yang mengikuti ujian tetap berjalan dengan baik.

“Untuk perbaikan rumah dan fasilitas umum yang rusak akibat gempa dilakukan segera setalah pendataan selesai dan ditetapkan Bupati Banjarnegara,” ujar Willem.

Willem juga terus melaporkan perkembangan penanganan dampak gempa yang terjadi di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah kepada Presiden.

“Presiden terus memantau perkembangan penanganan dampak gempa di Banjarnegara,” ungkap dia.

Bupati Banjarnegara menurut dia juga telah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi di Kecamatan Kalibening selama tujuh hari yaitu 18 – 24 April 2018.

Struktur Pos Komando juga telah ditetapkan komandan tanggap darurat adalah Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara.

BNPB melansir gempa mengakibatkan dua orang meninggal dunia, 21 orang luka-luka dan 316 rumah rusak yang tersebar di empat desa yaitu Desa Kasinoman, Desa Plorengan, Desa Sidakangen dan Desa Kertosari.

Data kerusakan rumah masih dalam pendataan untuk diklasifikasikan dalam rusak berat, sedang dan ringan. Sebanyak empat masjid dan satu sekolah juga rusak.

Jumlah pengungsi yang terdata sementara sebanyak 908 KK, 3.506 jiwa yang tersebar beberapa tempat di Kecamatan Kalibening yaitu : Desa Kasinoman (1.314 KK, 1.293 jiwa), Desa Kertosari (178 KK, 534 jiwa), Desa Plorengan (46 KK, 168 jiwa), Desa Sidakangen (151 KK, 613 jiwa), Kalibening (48 KK, 180 jiwa), Karanganyar (149 KK, 650 jiwa), Majatengah (4 KK, 15 jiwa), dan Kalisat Kidul (1.18 KK, 53 jiwa).

“Sebanyak 187 jiwa masyarakat telah memeriksakan kesehatannya di 4 Pos Pelayanan Kesehatan. Rata-rata diagnose penyakitnya adalah hipertensi, diare dan psikis,” urai Willem.