Hayati Nupus
07 September 2018•Update: 08 September 2018
Hayati Nupus
JAKARTA
PT Dirgantara Indonesia (PTDI) melakukan serah terima pesawat CN295 dengan Kepolisian RI (Polri) pada Jumat, di Tangerang Selatan, Banten. Serah terima ini dilakukan menjelang perayaan ulang tahun Polri ke-68 pada 1 Desember nanti.
Direktur PTDI Elfien Goentoro mengatakan pesawat ini diterbangkan dari kawasan PTDI, Bandung, Jawa Barat, ke Mako Direktorat Polisi Udara Baharkam Polri di Tangerang Selatan pada 3 September 2018 lalu.
“Pesawat ini diserahkan empat bulan lebih awal ketimbang waktu yang ditetapkan dalam kontrak, yaitu Januari 2019,” ujar Elfien, pada Jumat, dalam sambutan serah terima pesawat CN295 di Tangerang Selatan, Banten.
Elfien mengatakan pesawat ini diproduksi di Bandung, Jawa Barat, hasil kerja sama dengan Airbus Defense and Space.
Berkapasitas hingga 50 penumpang, ujar Elfien, pesawat ini bermesin turboprop produksi Pratt and Whitney PW127G, dengan baling-baling Hamilton Standarad 586-F.
Selain CN295, ungkap Elfien, Polri juga memesan satu unit Helikopter Bell 412EP.
Seperti CN295, ujar Elfien, PTDI berencana akan menyerahkan helikopter tersebut pada tahun ini, lebih awal pula ketimbang waktu yang ditetapkan dalam kontrak, yaitu September 2019.

Pada saat yang sama Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Moechgiyarto mengatakan CN295 akan melengkapi pesawat yang dimiliki Polri menjadi 11 unit.
Sedang helikopter Bell 412EP, jika sudah diserahkan nanti, akan melengkapi jumlah helikopter yang dimiliki Polri menjadi 49 unit.
“Harapannya dengan bertambahnya armada ini akan menambah kemampuan Polri untuk mencegah dan menangkal Kamtibmas,” kata Moechgiyarto.
Moechgiyarto mengatakan jika pesawat CN295 ini multifungsi. Dapat digunakan sebagai pesawat angkut, mengirim barang, manusia, mengangkut penumpang VIP, sekaligus dapat digunakan untuk penerjunan personel.
Moechgiyarto menuturkan jika pembelian pesawat ini menggunakan dana Kredit Swasta Asing (KSA) 2011.
Polri, ujar Moechgiyarto, tak bisa hanya mengandalkan dana APBN untuk belanja alat utama.
“Kemampuan ekonomi negara kita masih belum sesuai untuk memenuhi kebutuhan standar minimal kepolisian, terutama Direktorat Polisi Udara Polri,” ungkap Moechgiyarto.