Survei: 62% publik puas dengan kinerja Jokowi-JK

Pizaro Idrus

JAKARTA

Hasil survei Lembaga Populi Center menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mencapai 62 persen.

“Sebanyak 62 persen masyarakat puas dengan kinerja Jokowi-JK selama 3 tahun masa kepemimpinan. Sementara yang tidak puas sebesar 35.1 persen,” ujar Direktur Populi Center Usep S Ahyar di Jakarta, Kamis.

Survei dilakukan menggunakan multistage random sampling terhadap 1200 responden di 34 provinsi dengan margin of error 2.8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Berdasarkan kategori wilayah, responden yang merasa puas dengan pemerintah adalah 62.3 persen masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa dan 61.7 persen lainnya tinggal di luar Jawa.

Menurut Usep, gambaran ini menunjukkan pembangunan ‘Indonesia Sentris’ terasa di masyarakat karena perbandingan angka yang merasa puas dan tinggal di pulau Jawa berimbang dengan yang merasa puas dan tinggal di luar Jawa.

“Kepuasan masyarakat menjadi indikator bahwa pembangunan sudah terasa di tengah masyarakat Indonesia,” kata dia.

Sebanyak 67,1 persen responden juga merasa puas dengan kondisi perekonomian Indonesia tiga tahun terakhir.

“Hal ini terkonfirmasi dari temuan yang menunjukkan bahwa 68.4 persen masyarakat Indonesia menganggap kondisi ekonomi keluarga mereka lebih baik dibanding tahun lalu,’’ ujar Usep.

Usep mengatakan pembagian Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Sejahtera adalah kebijakan yang paling dirasakan bermanfaat bagi masyarakat.

“Sebanyak 50,7 persen responden mengaku kebijakan itu dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat,” kata Usep.

Lalu, kata Usep, kebijakan kedua yang paling dirasa bermanfaat adalah pembangunan tol di Sumatera, Sulawesi dan Jawa (8.4 persen), proyek 35 ribu megawatt listrik (7.2 persen), dan penyamarataan harga bensin di seluruh wilayah Indonesia (6.8 persen).

Survei juga menelusuri lima hal yang paling perlu mendapatkan penanganan segera dari pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla.

Yang pertama adalah permasalahan harga bahan pokok yang membumbung tinggi (19.3 persen), disusul jumlah pengangguran (14.6 persen), kemiskinan (12.5 persen), biaya pendidikan dasar (12.4 persen), dan biaya berobat atau kesehatan (8.5 persen).