Pizaro Gozali
11 Oktober 2017•Update: 11 Oktober 2017
Pizaro Gozali
JAKARTA
Mayoritas masyarakat Indonesia mengaku puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla (JK) dalam tiga tahun terakhir, demikian hasil survei terakhir.
“68,4 persen masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu.
Survei ini dilaksanakan pada 17-24 September 2017 dengan metode multistage random sampling dengan responden sebanyak 1.220 orang. Margin of error survei ini sebesar +/- 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara terlatih.
Menurut Burhanuddin, tingkat kepuasan publik adalah standar emas yang sering dipakai untuk mengetahui tingkat dukungan publik terhadap pemerintahan.
Kepuasaan atas kinerja Presiden yang akrab disapa Jokowi ini mengalami fluktuasi cukup besar dalam satu setengah tahun awal pemerintahan. Namun sejak Maret 2016 kepuasaan mengalami peningkatan.
“Dalam setahun terakhir tingkat kepuasaan menjadi stabil,” papar dia.
Hal senada juga ditunjukkkan oleh tingkat kepercayaan publik pada Presiden Jokowi dalam kemampuannya memimpin bangsa.
Survei Indikator menyimpulkan 72,6 masyarakat yakin Presiden Jokowi mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik, sedangkan 22,6 kurang yakin.
“Sejak Maret 2016, tingkat kepercayaan publik terhadap kemampuan memimpin Presiden Jokowi stabil di atas 70 persen,” ujar dia.
Kebutuhan pokok kian berat
Selain itu, Indikator juga merilis hasil persepsi publik atas keadaan ekonomi Indonesia. Hasilnya, sebanyak 43,3 persen responden meyakini keadaan di Indonesia membaik.
“34,1 persen menilai tak berubah, sedangkan 18,4 persen menganggap kondisi makin memburuk,” jelas dia
Namun Indikator juga mencatat sebanyak 43 persen masyarakat merasa daya beli untuk memenuhi kebutuhan pokok semakin berat. Sementara hanya 18 persen saja yang merasa kebutuhan pokok semakin ringan. Sedangkan 38 persen merasa sama saja.
“Masalah ekonomi paling mendesak karena terkait kepentingan warga,” kata dia.
Selain kebutuhan pokok, Indikator juga mencatat persoalan pendidikan, berobat, jumlah pengangguran, jumlah orang miskin, lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan masih belum mengalami hal positif.
“Masih banyak masyarakat menilai tidak ada perubahan atau bahkan semakin negatif,” kata Burhanuddin.
Meski demikian, masyarakat merasakan keadaan saat ini masih lebih ketimbang tahun lalu.
“Ini penting karena itu menandakan perbaikan dari pemerintah dirasakan oleh publik,” ujar Burhanuddin.
