Tiga tahun Jokowi-JK, sarana perbatasan bertambah

Muhamamd Latief

JAKARTA

Pemerintah mengklaim telah membangun berbagai sarana dan prasarana di wilayah perbatasan antarnegara dan pulau-pulau kecil terluar di seluruh wilayah Indonesia, demikian diungkapkan Dirjen Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Subowo, Senin.

Pada kurun waktu 2014-2016, pemerintah mendirikan 72 unit kantor perbatasan, kantor kecamatan, mes Pemda, balai pertemuan, dan menara pemantau.

Tahun ini sedang dibangun sarana pemerintahan di perbatasan antarnegara, yaitu sebanyak 12 unit kantor kecamatan, kantor desa, mes Pemda dan balai pertemuan.

“Akan ada tambahan lagi tahun depan, 12 unit sarana prasarana pemerintahan di wilayah perbatasan antarnegara,” ujarnya dalam laporan capaian kinerja 3 tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pembangunan ini, menurut Eko, adalah manifestasi Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.

Pemerintah juga telah selesai melakukan verifikasi serta pembakuan nama sebanyak 2.590 pulau dan melaporkannya pada sidang The United Nation Conference on Standardization on Geographical Names (UNCSGN) PPB di New York. Dengan demikian, total sudah 16.056 pulau sudah dilaporkan dan dibukukan di PBB.

Sebelumnya pada 2012, Kemendagri bersama dengan pihak terkait memverifikasi dan membukukan 13.466 pulau dan melaporkannya pada PBB.

Selain laporan dalam bidang perbatasan, Kemendagri juga mengaku telah mendidik 147.325 aparatur desa untuk menggunakan Dana Desa yang tahun ini berjumlah Rp60 triliun.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nata Irawan mengatakan, desa yang harus mendapat pelatihan sejumlah 74.910 desa, dengan target paling tidak 10 orang dari masing-masing desa.

“Karena jumlahnya sangat besar, maka perlu sumber daya yang mumpuni untuk mengelola Dana Desa,” kata Nata.