18 September 2017•Update: 18 September 2017
Erric Permana
JAKARTA
Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) meminta pihak yang menyelenggarakan kegiatan terkait tragedi Gerakan 30 September (G30S) 1965 yang kontroversi, baik pemutaran film maupun seminar, untuk menahan diri.
“Agar tidak terjadi kegaduhan. Sementera disejukkan dulu,” ujar Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI Sidarto Danusubroto di kantornya.
Kegaduhan itu, kata Sidarta, mengganggu stabilitas dan pembangunan ekonomi yang kini tengah digencarkan pemerintah.
“Perlu ada kestabilan politik. Kegaduhan tidak menunjang stabilitasi,” tambahnya.
Pemerintah sedang menekan angka kemiskinan dan berupaya menjadikan Indonesia masuk dalam kancah 5 besar negara dengan ekonomi terbaik dunia.
Meski begitu, Sidarta berpendapat kegaduhan terkait kegiatan G30S tak bisa terus dibiarkan.”Kalau dibiarkan, ini tidak baik. Pemerintah akan berpikir soal [penyelesaian] kegaduhan itu,” katanya.
Sejak beberapa hari lalu muncul surat edaran dari TNI mengenai ajakan nonton film G30S, film propaganda Orde Baru soal pembunuhan jenderal TNI dan Partai Komunis Indonesia (PKI) tertuduhnya.
Pemerintah Orde Baru mewajibkan penayangan film ini di akhir September di seluruh televisi Indonesia, lantas menghentikan penayangannya karena kontroversi sejak 1998.
Di sisi lain, seminar Pelurusan Sejarah Tragedi 1965 yang digelar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Minggu lalu dihentikan paksa oleh Polri dan sejumlah organisasi masyarakat karena dituduh berbau PKI. Ratusan massa menyerbu kantor LBH sejak malam hingga hampir pagi.
