Wewenang pengintaian India akan diselidiki pengadilan

Riyaz ul Khaliq

ANKARA

Wewenang pengintaian yang digunakan oleh badan-badan intelijen India akan diperiksa oleh pengadilan.

Pada Senin, Mahkamah Agung India meminta pemerintah Narendra Modi untuk merespons dalam enam minggu atas petisi yang diajukan terhadap undang-undang yang memberikan kekuasaan tak terbatas kepada 10 badan intelijen.

Kekuasaan tersebut meliputi "pencegatan, pemantauan, dan pengumpulan informasi yang dihasilkan, dikirim, diterima, atau disimpan di komputer manapun" tanpa surat perintah pengadilan.

Petisi itu menyebutkan bahwa praktik ini "bertentangan dengan hak privasi mendasar" dan harus dibatalkan atau diberhentikan sesegera mungkin.

Wewenang tersebut saat ini diberikan pada Biro Intelijen, Biro Pengendalian Narkotika, Direktorat Penegak Hukum, Dewan Pusat Pajak Langsung, Direktorat Intelijen Pendapatan, CBI, Badan Investigasi Nasional, Sekretariat Kabinet, Direktorat Intelijen Sinyal, dan Komisaris Polisi Delhi.