Pızaro Gozalı Idrus
09 Januari 2020•Update: 10 Januari 2020
JAKARTA
Indonesia harus mengambil sejumlah langkah strategis agar mencari solusi atas persoalan di perairan natuna, kata ahli.
Hikmahanto Juwana, guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, meminta pemerintah Indonesia untuk mengerahkan militer, kapal patroli, dan juga nelayan Indonesia ke perairan Natuna.
“Selama ini, Indonesia telah menegaskan bahwa Natuna sebagai wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, tapi militernya tidak hadir di sana,“ ujar Hikmahanto dalam diskusi di Jakarta pada Kamis.
Selain itu, kata Hikmahanto, Indonesia juga mulai sekarang harus memiliki coast guard kuat yang menjaga khusus perairan Natuna.
“Ini perlu dimunculkan Indonesia. Pemerintah harus menentukan apakah ini dipegang Bakamla atau bukan,” ucap dia.
Hikmahanto menduga manuver Coast Guard dan nelayan China di perairan Natuna saat ini untuk menguji kebijakan kabinet baru Indonesia di Laut China Selatan.
“Ada pemerintahan baru dan muka baru siapa tahu kebijakan Indonesia lebih longgar karena tidak ada penenggelaman kapal,” terang Hikmahanto.
November lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan tidak ada lagi penenggelaman kapal bagi kapal asing yang melakukan illegal fishing.
Koordinasi dengan negara kawasan
Sementara itu, peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Evan Laksamana mengatakan Indonesia perlu tegas dalam berdiplomasi dengan China.
Menurut dia, upaya pengerahan militer bukan tidak pernah dilakukan Indonesia.
Setidaknya, kata dia, Indonesia pernah mengirim kapal militer saat terjadi konfrontasi dengan China di perairan Natuna pada 2016.
“Sekarang Indonesia perlu me-review hubungan kerja sama dengan China. Opsi ini belum banyak kita pertimbangkan,” ucap dia.
Selain itu, Evan meminta Indonesia perlu meningkatkan koordinasi dengan negara-negara di kawasan yang juga memiliki klaim di Laut China Selatan. Hal ini agar Indonesia memiliki dukungan kekuatan saat menghadapi China.
“Jangan melalui ASEAN karena sangat bertele-tele karena China juga memiliki hubungan kuat dengan Kamboja,” ujar dia.
Evan menambahkan Indonesia juga perlu memperluas hubungan dengan Jepang, Korea Selatan, dan Australia untuk menandingi China.
“Ini bukan dalam konteks menghalangi China, namun kita perlu memperluas jejaring diplomasi kita, jadi saat terjadi konfrontasi kita punya kekuatan,” tukas dia.
Evan mengatakan pemerintah tidak perlu gentar dalam menghadapi China karena Indonesia selama ini mitra strategis di kawasan.
Di sisi lain, kata Evan, China juga mengalami konfrontasi dengan Vietnam, Filipina, dan Jepang di kawasan.
“Jadi China butuh Indonesia,” ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPR RI DPR Farah Puteri Nahlia mengatakan lembaganya mendorong pemerintah untuk bersikap tegas kepada China di perairan Natuna.
Farah juga menjelaskan pekan depan DPR akan menggelar rapat kerja dengan TNI membahas kejadian di perairan Natuna.
“Kita sangat mendukung TNI untuk menjaga Natuna,” terang Farah.
