AJI Indonesia kecam upaya DPR lemahkan KPK

JAKARTA

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengecam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyepakati usulan revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Usulan ini mengejutkan banyak pihak mengingat revisinya akan mengubah sejumlah ketentuan yang itu bisa melumpuhkan KPK dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Ketua AJI Indonesia Abdul Manan, Rabu.

Menurut Manan, kurang lebih ada 21 pasal di dalam draf RUU KPK yang punya semangat mengebiri lembaga anti-korupsi ini.

Upaya pelemahan KPK itu, tambah Manan, antara lain, soal status pegawai KPK yang dijadikan Aparatur Sipil Negara.

Kemudian, penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan KPK dalam rangka penyelidikan harus disetujui Dewan Pengawas.

Upaya pengebirian juga terlihat dari tak dibolehkannya KPK memiliki penyidik independen, kata Manan, sementara penuntutan harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan pengubahan kewenangan dalam mengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Jika RUU itu disahkan, ujar Manan, maka pegawai KPK akan menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ini akan menghilangkan independensi pegawai KPK dalam penanganan perkara karena soal kenaikan pangkat, pengawasan sampai mutasi akan dilakukan oleh kementerian terkait,” tegas dia.

Upaya tersebut tidak sesuai dengan prinsip independensi KPK seperti semangat saat lembaga ini didirikan pasca-reformasi 1999 lalu, kata Manan.

AJI memandang aturan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan KPK yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas akan mengebiri salah satu kewenangan lembaga tersebut yang selama ini cukup efektif dalam memerangi korupsi.

Menurut AJI, RUU itu juga akan membatasi pencarian sumber daya penyelidik dan penyidik KPK hanya dari Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

“Ini akan menghilangkan peluang KPK mencari penyelidik independen, yang selama ini terbukti memberi kontribusi penting bagi suksesnya kinerja KPK,” kata Manan, dalam keterangan tertulisnya.

Ketentuan ini juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat dasar hukum bahwa KPK dapat mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri.