Amnesty Internasional kritik surat keputusan penanganan radikalisme ASN

JAKARTA

Amnesty International Indonesia mengecam keputusan pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara (ASN).

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan keputusan tersebut tidak akan efektif memangkas “radikalisme” dan berpotensi melanggar kebebasan berekspresi.

Enam menteri dan lima kepala lembaga negara menandatangani SKB itu dan membentuk Tim Satuan Tugas yang menangani tindakan radikal ASN, meliputi “intoleransi”, “anti-ideologi Pancasila”, “anti Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan “menyebabkan disintegrasi bangsa”.

Jenis pelanggaran yang diatur antara lain menyampaikan pendapat bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan pemerintah lewat media sosial.

ASN juga dilarang menanggapi unggahan media sosial yang bermuatan ujaran kebencian lewat reaksi share, retweet, likes, loves.

Menurut Usman, tidak ada definisi jelas tentang “ujaran kebencian” serta perbuatan “menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci.” dalam SKB itu.

“Keputusan ini justru mengingatkan kita kembali kepada represi Orde Baru,” kata Usman melalui siaran pers, Kamis.

Usman memandang surat keputusan bersama tersebut tidak memiliki dasar yang kuat namun cakupannya yang terlalu luas.

“Contohnya larangan memberikan like pada unggahan media sosial bermuatan ujaran kebencian terhadap semboyan bangsa. Tapi tidak ada definisi ujaran kebencian,” kata dia.

Menurut dia, larangan tersebut tidak berhubungan dengan isu keamanan nasional dan ketertiban umum.

“SKB ini harus direvisi sesuai dengan standar internasional dan konstitusi kita sendiri, untuk memastikan agar kebebasan berekspresi tetap terjamin,” tutur Usman.

Dia mengatakan pemerintah tidak semestinya membatasi hak-hak kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat.

Apalagi Indonesia telah meratifikasi Kovenan International Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan mengadopsinya ke dalam konstitusi.

“Jika hak-hak tersebut harus dibatasi, maka perlu ditetapkan dalam ketentuan hukum yang bersifat proporsional,” ujar dia.