Pizaro Gozali İdrus
13 April 2018•Update: 14 April 2018
Pizaro Gozali
JAKARTA
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi langkah Turki dalam perdamaian di Suriah.
Menurut Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyahari, rumitnya konflik di Suriah tidak boleh mengabaikan urgensi penyelamatan terhadap korban kemanusiaan.
“Maka, sebagai Ketua Komisi I DPR RI memandang positif inisiatif damai Turki, Iran, Rusia beberapa waktu lalu,” ujar Abdul Kharis kepada Anadolu Agency di Jakarta.
Abdul berharap inisiasi perdamaian tersebut tidak boleh sekedar show of force di hadapan Amerika Serikat. Namun, justru harus dibarengi tuntutan yang lebih mungkin diwujudkan bersama AS.
“Ini demi stabilitas politik, keamanan, dan perdamaian di Suriah,” kata Abdul Kharis.
Di sisi lain, lanjut Abdul Kharis, jalur bantuan kemanusiaan global terhadap rakyat sipil Suriah tidak boleh terganggu.
Pengamat Hubungan Internasional Sya’roni Rofii mengatakan sejak awal Turki sudah memiliki komitmen untuk mempercepat proses perdamaian di Suriah.
Turki juga menampung 3,5 juta warga sipil Suriah yang mengungsi akibat konflik.
“Kepentingan Turki memastikan pengungsi Suriah dapat kembali ke rumah mereka, keamanan di perbatasan juga lebih terjamin,” ujar Doktor Hubungan Internasional dari Marmara University, Turki, ini kepada Anadolu Agency.
Turki sendiri, ujar Sya’roni, sudah menawarkan ini saat mengambil alih wilayah Afrin. Meski membebaskan Afrin, Turki memberikan daerah tersebut kepada masyarakat Suriah.
Sya’roni mengatakan Turki juga sudah menawarkan demokratisasi dalam kasus Suriah. Namun dalam perkembangannya, hal itu tidak terjadi.
“Justru Assad dengan pendekatan militer, menghabisi oposisi yang sebenarnya hanya melakukan demonstrasi biasa,” kata Sya’roni.
Sya’roni mengatakan bisa saja dalam pertemuan tiga negara tersebut ada opsi yang muncul agar Assad melindungi oposisi jika ingin masih bertahan. Namun, bisa juga ada opsi moderat lainnya untuk membentuk pemerintahan transisi.
"Pertemuan tiga negara ini dapat dikatakan sebagai kunci isu Suriah," jelas Sya'roni.
Sebelumnya pemimpin Turki, Rusia, dan Iran menggelar pertemuan di Ankara untuk menyelesaikan krisis Suriah.
Dalam sebuah deklarasi, para pemimpin mengutarakan "kepastian mengenai tidak adanya solusi militer terhadap konflik Suriah, dan konflik itu hanya bisa diakhiri oleh proses politik lewat negosiasi."
Mereka juga berkomitmen "mengikuti hasil Kongres, yang mencerminkan niat representatif dari semua lapisan masyarakat Suriah, khususnya kesepakatan membentuk Komite Konstitusi, yang didukung oleh Sekretaris Jenderal PBB dan komunitas internasional."
Dalam pertemuan itu, para pemimpin ingin "membantu warga Suriah memulihkan persatuan negara dan mencari solusi politik untuk konflik yang berlangsung melalui proses yang inklusif, bebas, adil, dan transparan berdasarkan aspirasi publik Suriah dan menuliskan konstitusi yang didukung warga Suriah".
Mereka juga mendukung "pemilu yang bebas dan adil yang diikuti semua warga Suriah yang berhak, di bawah pengawasan PBB."
