DPR kaji usul evaluasi pilkada langsung

JAKARTA

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengkaji usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.

Mendagri sebelumnya mengatakan sistem pilkada langsung memiliki dampak negatif yakni biaya politik tinggi sehingga memicu korupsi di kalangan kepala daerah.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan wacana perubahan sistem pilkada langsung perlu dikaji secara hati-hati.

"Komisi II akan mengkaji hal itu secara hati-hati, jangan sampai kita mundur ke belakang," kata Puan Gedung DPR RI, Jakarta pada Senin.

Menurut dia, DPR juga perlu mengukur urgensi dari usulan evaluasi pilkada langsung itu.

Puan mengatakan sistem pilkada langsung belum sempurna, namun ada juga daerah-daerah yang secara umum berhasil menyelenggarakan pemilu.

Sebelumnya, Tito mengatakan perlu riset akademik terkait dampak positif dan negatif dari penerapan pilkada langsung.

Kemendagri, lanjut Tito, siap mendukung riset terkait untuk mengevaluasi sistem pilkada langsung yang dinilai rawan korupsi.