Muhammad Nazarudin Latief
18 Desember 2019•Update: 18 Desember 2019
JAKARTA
Indonesia memandang persoalan Xinjiang dan dugaan persekusi terhadap Muslim Uighur adalah urusan internal pemerintah China.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menemui Duta Besar China Xiao Qian mengatakan di tengah pesatnya perkembangan teknologi, pemerintah di suatu negara sering kesulitan menghadapi serangan hoaks.
“Hal serupa juga dialami Pemerintah Indonesia,” ujar dia dalam siaran pers, Selasa.
Dubes Xiao Qian menegaskan kawasan Xinjiang dan komunitas muslim Uighur dalam situasi kondusif dan tetap ada kebebasan beribadah.
“Silakan jika ingin berkunjung, beribadah, dan bertemu dengan masyarakat muslim Uighur,” kata Xiao Qian.
Menurut Dubes Xiao Qian pemerintah China tidak melakukan tindakan represif terhadap komunitas muslim Uighur.
“Persoalan di Xinjiang sama dengan kondisi dunia lain, ini upaya kami memerangi radikalisme dan terorisme,” kata Dubes Xiao.
Selain membahas isu muslim Uighur, Dubes Xiao Qian juga menyampaikan tentang komitmen China pada kerja sama ekonomi China dan Indonesia.
Investasi China di Indonesia saat ini sebesar USD3,3 miliar atau naik 83 persen dalam setahun terakhir. Angka ini menempatkan investasi China berada di nomor dua setelah Singapura.
Menurut dia, China terus menguatkan dan memperluas kerja sama perdagangan dan investasi di Indonesia.
Komunitas muslim Uighur berjumlah sekitar 10 juta jiwa dan tinggal di wilayah otonomi khusus Xinjiang. Sejak lama, kawasan ini mengalami diskriminasi budaya, agama dan ekonomi.
Menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), hampir 1 juta orang Uighur dipenjara dalam jaringan "kamp pendidikan ulang politik".
September lalu, Human Rights Watch menuduh pemerintah China melakukan "pelanggaran hak asasi manusia sistematis" terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.
