Indonesia belum memutuskan terkait WNI terlibat Daesh di Suriah

Nicky Aulia Widadio

JAKARTA

Pemerintah Indonesia masih mempertimbangkan faktor keamanan sebelum memulangkan puluhan orang yang diduga sebagai warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan Daesh di Suriah.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah masih belum mengambil keputusan terkait hal ini.

Kementerian Luar Negeri masih memverifikasi data WNI yang disebut berada di kamp pengungsi di Suriah Utara.

“Saya kira banyak resiko yang harus kita pertimbangkan, bukan hanya aspek kemanusiaan dari WNI tersebut, tetapi juga dampaknya terhadap WNI kita yang jumlahnya lebih besar di dalam negeri,” kata Iqbal di Jakarta, Selasa.

Keputusan terkait nasib WNI kombatan Daesh, kata dia, dibicarakan bersama sejumlah instansi lain seperti Kementerian Hukum dan HAM, Polri, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Begitu tiba di sini, mereka menjadi tanggung jawab instansi terkait di dalam negeri, karena itu dari awal kami perlu berdiskusi dengan mereka,” kata Lalu.

Kementerian Luar Negeri hingga saat ini belum merilis jumlah pasti WNI kombatan Daesh yang berada di Suriah.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Mei 2018 lalu mengatakan ada sekitar 500 WNI yang berada di Suriah.

Setelah kantong pertahanan kelompok Daesh dibombardir oleh pasukan koalisi yang disokong Amerika Serikat, para kombatan dan warga sipil eksodus ke kamp pengungsian.

Sejumlah WNI juga diperkirakan ada di kamp pengungsian tersebut.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly mengatakan pemerintah Indonesia tidak bisa mencabut kewarganegaraan WNI yang bergabung dengan ISIS karena Indonesia tidak mengenal istilah stateless berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006.