Erric Permana
06 Januari 2021•Update: 07 Januari 2021
JAKARTA
Indonesia akan memprioritaskan lima hal dalam diplomasinya di tahun 2021.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan lima hal yang menjadi prioritas yakni;
Pertama, membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional.
Dalam prioritas pertama ini kata dia, Indonesia akan fokus dalam merealisasikan komitmen vaksin baik melalui kerja sama bilateral ataupun multilateral serta penguatan kerja sama pengembangan riset, transfer teknologi serta SDM di bidang kesehatan.
Kedua, mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan hijau/pembangunan berkelanjutan dengan beberapa prioritas di antaranya;
Perluasan akses pasar dan integrasi ekonomi kawasan seperti merampungkan Indonesia-Turkey CEPA on trade in goods dan pembuatan Limited Trade Deal dengan Amerika Serikat.
Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga akan mendukung upaya pemerintah membangun hilirisasi industri nasional yang memiliki nilai tambah seperti baterai lithium.
"Indonesia juga akan memperkuat upaya diplomasi menghadapi berbagai hambatan perdagangan termasuk kampanye negatif terhadap komoditas unggulan Indonesia utamanya kelapa sawit," kata Retno dalam konferensi pers virtual pada Rabu.
Ketiga, memperkuat sistem perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI)
Sistem perlindungan untuk WNI yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dari hulu hingga hilir akan ditingkatkan antara lain melalui pembentukan roadmap ratifikasi ILO C-188 Work in Fishing Convention, MoU penempatan khusus ABK perikanan dengan negara tujuan.
Keempat, Indonesia akan terus berkontribusi untuk memajukan berbagai isu kawasan dan dunia.
Terkait isu Rohingya, Indonesia berharap 'Comprehensive Need Assesment' dapat segera dilakukan oleh Sekretariat ASEAN untuk mendorong repatriasi secara aman, sukarela dan bermartabat para pengungsi Rohingya.
"Indonesia akan terus berusaha agar terdapat kemajuan penyelesaian isu Rakhine State," tambah Retno.
Mengenai isu Palestina Indonesia mengharapkan situasi kondusif akan tercipta mulai 2021.
Menurut dia, diperlukan komitmen semua pihak agar dialog konstruktif bahkan perundingan langsung dapat terjadi dengan terus memperhatikan hukum internasional, Resolusi DK PBB terkait dan parameter internasional yang telah disepakati.
"Dukungan terhadap bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaannya akan terus dilanjutkan," tegas Retno.
Indonesia kata dia, juga akan terus berperan aktif dalam mendorong proses perdamaian yang inklusif di Afghanistan.
Dalam tiga tahun kedepan, Indonesia telah berkomitmen untuk memberikan bantuan sebesar USD5 juta dengan fokus pemajuan nilai-nilai Islam moderat dan penguatan peran perempuan di Afghanistan, termasuk melalui mekanisme kerja sama trilateral dengan negara mitra.
Kelima, diplomasi bekerja untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah.
Selain meningkatkan intensitas perundingan perbatasan darat dan maritim dengan negara tetangga, Retno Marsudi menekankan satu prinsip terkait hak kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia bahwa klaim apapun oleh pihak manapun harus sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982.
"Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum," pungkas Retno.
