Indonesia tawar pembiayaan KFX/IFX jadi 15 persen

Erric Permana

JAKARTA

Indonesia mengajukan penurunan pembiayaan proyek bersama pembuatan pesawat tempur KFX/IFX kepada Korea Selatan.

Indonesia pada kesepakatan awal sepakat untuk membiayai 20 persen dari total anggaran sementara 80 persen akan dibiayai oleh Korea Selatan

Menteri Koordinator Politik Hukum Dan Keamanan Wiranto mengaku menyampaikan sejumlah poin untuk melakukan negosiasi ulang saat menerima kunjungan Menteri Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Korea Selatan Wang Jong Hong di kantornya pada Kamis.

Wiranto menyebut Indonesia hanya ingin membiayai 15 persen dari total proyek itu.

Dia menyebut pihak Korea Selatan saat ini belum menyetujui permintaan Indonesia.

"Sedang dikaji oleh pemerintah Korea Selatan karena itu merupakan bagian dari kebijakan Menteri Keuangan, sekaligus juga menyangkut masalah-masalah lain di mana harus juga ada persetujuan parlemen," ujar Wiranto pada Kamis.

Wiranto mengaku juga menyampaikan sejumlah poin dalam renegosiasi dalam pertemuan tersebut menindaklanjuti kunjungan dirinya ke Korea Selatan beberapa waktu lalu.

"Ini merupakan pertemuan yang sangat penting untuk saya karena Menteri Daffa ini menteri yang memang mengurus masalah industri-industri pertahanan, kelanjutan pertemuan saya di Korea Selatan pada pertengahan Maret yang lalu, saya kan membawa misi untuk renegosiasi," tambah dia.

Selain membahas kerja sama pembuatan pesawat tempur, Wiranto dan Wang Jong Hong juga membahas kerja sama pembuatan kapal selam.

"Rencananya besok beliau akan ke Bandung untuk menandatangani mengenai kerja sama pembuatan kapal selam Korea-Indonesia," jelas dia.

Sebelumnya, Pesawat Tempur KFX dan IFX merupakan pesawat tempur generasi 4.5 yang mengungguli pesawat tempur jenis F-16 dan F-18 buatan Amerika Serikat (AS).

Dalam produksinya, Pemerintah Indonesia melibatkan PT Dirgantara Indonesia.

Pembiayaan proyek ini menggunakan skema 80 persen dari Pemerintah Korsel dan 20 persen dari Pemerintah Indonesia.

Kerja sama pengembangan proyek tersebut berlaku hingga 2026 mendatang.

Pada 2016 lalu, Indonesia menganggarkan Rp21,6 triliun untuk proyek tersebut.