Indonesia,Timor Leste kerja sama advokasi kebebasan pers

Hayati Nupus

JAKARTA

Indonesia dan Timor Leste sepakat untuk bekerja sama melawan kekerasan dan ancaman kebebasan pers.

Nota kesepakatan kerja sama itu ditandatangani oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudin dan Presiden Direktur Dewan Pers Timor Leste Virgilio da Silva Guterres, Kamis, di Jakarta.

“Kerja sama ini berfokus pada penguatan keorganisasian kedua lembaga, terutama dalam langkah advokasi di bidang jurnalistik,” ujar Ade, Kamis, dalam keterangannya.

Ade mengatakan kerja sama ini akan berlaku hingga lima tahun mendatang.

Dalam proses advokasi ini, lanjut Ade, LBH Pers tidak bekerja sendiri, melainkan akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan lembaga lain di Indonesia yang memiliki perhatian yang sama.

Virgilio da silva Guterres mengatakan pers di Timor Leste kerap mengalami ancaman kekerasan, meski tak semasif di Indonesia.

Hanya saja, lanjut Virgilio, Dewan Pers Timor Leste yang baru berdiri pada 2016 belum memiliki cukup pengalaman untuk menjalani proses hukum di pengadilan.

“Pada tingkat pengadilan itu yang kami belum paham,” ujar Virgilio.

Saat bertemu Dewan Pers Indonesia beberapa tahun lalu, kata Virgilio, pihaknya direkomendasikan untuk bekerja sama dengan LBH Pers.

Sejauh ini, tambah Virgilio, Dewan Pers Timor Leste telah menangani sejumlah kasus, di antaranya plagiat antarmedia, keberatan atas isi pemberitaan dan sengketa ketenagakerjaan.

Ke depan, menurut Virgilio, ancaman kekerasan dan sengketa pers berpotensi terus bertambah.

Tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama ini, ujar Virgilio, Dewan Pers Timor Leste akan mengirimkan enam orang personelnya untuk belajar advokasi kebebasan pers kepada LBH Pers selama dua pekan.