Erric Permana
20 Januari 2021•Update: 20 Januari 2021
JAKARTA
Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang salah satunya mengatur mengenai komponen cadangan.
Dalam Pasal 1 aturan tersebut disebutkan komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama TNI yang sedang melaksanakan tugas pertahanan negara.
Sementara dalam Pasal 49 disebutkan pembentukan Komponen Cadangan dari unsur warga negara nantinya akan dikelompokkan menjadi tiga yakni komponen cadangan matra darat, komponen cadangan matra laut dan komponen cadangan matra udara.
Disebutkan juga dalam PP tersebut warga negara yang akan mendaftar akan mengikuti proses seleksi administratif dan kompetensi.
"Seleksi kompetensi merupakan proses uji kesehatan, kemampuan, pengetahuan, dan sikap calon komponen cadangan," seperti dikutip dalam PP No 3/ 2021 itu.
Usai lolos nantinya warga negara akan mengikuti pelatihan militer selama tiga bulan.
Selama pelatihan tersebut, calon komponen cadangan nantinya akan mendapatkan uang saku, perlengkapan lapangan, rawatan kesehatan serta pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Perlengkapan lapangan yang dimaksud berupa pakaian dinas lapangan, sepatu lapangan dan ransel tempur.
Calon komponen cadangan yang telah dilantik nantinya juga akan diberikan pangkat yang mengacu pada penggolongan pangkat TNI.
"Pangkat komponen cadangan hanya digunakan pada masa aktif," bunyi pernyataan PP tersebut.
Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan usai terbitnya PP tersebut pada akhir Januari nanti Kementerian Pertahanan akan melakukan sosialisasi untuk proses pendaftaran, pelatihan dan penetapan yang diperkirakan bakal digelar pada Februari 2021.
"Kemhan dan TNI sudah mempersiapkan matang proses pembentukan Komcad," kata Dahnil kepada Anadolu Agency melalui pesan singkat pada Rabu.
Untuk tahap pertama, kata dia, pemerintah akan merekrut 25 ribu orang.
